Sulteng Berharap DPR Dukung Perubahan Kawasan Hutan

Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap DPR RI memberikan dukungan dan menyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan dari Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA) dan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto di hadapan Komisi IV DPR RI di Palu, Jumat malam.

Kunjungan Komisi IV tersebut dipimpin Ketua Komisi IV HM. Romahurmuziy bersama sejumlah anggota dan perwakilan Kementerian Kehutanan RI.

Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri Wakil Gubernur Sudarto, Sekretaris Dearah Amdjad Lawasa, Wali Kota Palu Rusdy Mastura, Bupati Donggala Kasman Lassa, Bupati Banggai Laut Hidayat Lamakarate, Bupati Morowali Utara Haris Rengga dan dan Wakil Bupati Poso Syamsuri.

Selain itu, juga hadir sejumlah kepala dinas dan Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Pemerintah provinsi mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 15 ribu hektare menjadi APL terdiri dari KSA/KPA seluas 5.510 hektare dan hutan lindung seluas 9.802 hektare.

Dia mengatakan, salah satu tujuan dari perubahan kawasan tersebut untuk menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Sudarto juga meminta dukungan dan persetujuan DPR RI membantu proses percepatan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan tentang revisi penunjukan kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan, dengan perubahan peruntukan kawasan tersebut dapat menunjang percepatan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah dalam rangka mensejajarkan daerah ini dengan provinsi maju di Indonesia timur 2020.

Usulan perubahan kawasan tersebut sudah beberapa kali dilakukan penelitian oleh tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan sejak 2010 dan 2012.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR HM. Romahurmuziy mengatakan kunjungannya ke Sulawesi Tengah untuk meninjau langsung beberapa lokus kawasan yang diusulkan pemerintah provinsi tersebut.

Jumat siang Komisi IV telah melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Sigi yang menjadi titik perubahan kawasan tersebut.

Romahurmuziy mengatakan, semoga sebelum anggota DPR baru dilantik persetujuan kawasan tersebut sudah ditetapkan DPR RI. (skd)