Menkeu Sri Mulyani sebut belanja negara dalam RAPBN 2021 naik Rp2,5 triliun

id sri mulyani,rapbn 2021,subsidi energi,belanja negara

Menkeu Sri Mulyani sebut belanja negara dalam RAPBN 2021 naik Rp2,5 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA/twitter @KemenkeuRI/pri. (ANTARA/twitter @KemenkeuRI)

Kami melihat ada kenaikan untuk subsidi energi yakni Rp2,4 triliun dan DBH turun Rp0,8 triliun
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan target belanja negara untuk tahun depan naik sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp2.747,5 triliun.

“Kami melihat ada kenaikan untuk subsidi energi yakni Rp2,4 triliun dan DBH turun Rp0,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat.

Kenaikan belanja disebabkan oleh adanya tambahan subsidi energi mengenai gas LPG tiga kilogram yang mencapai Rp2,4 triliun dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp0,8 triliun sebagai dampak dari perubahan pendapatan negara.

“Itu karena adanya penambahan volume dari 7 juta metrik ton jadi 7,5 juta metrik ton,” ujar Sri Mulyani.

Ia merinci untuk belanja pemerintah pusat naik Rp3,3 triliun menjadi Rp1.954,5 triliun dari postur RAPBN 2021 sebelumnya yaitu Rp1.951,3 triliun.

Belanja pemerintah terdiri dari belanja K/L (Kementerian/Lembaga) yang tetap yaitu Rp1.029,9 triliun dan belanja non K/L naik Rp3,3 triliun dari Rp921,4 triliun menjadi Rp924,7 triliun.

Untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) turun Rp0,8 triliun menjadi Rp795,5 triliun dari postur RAPBN 2021 sebelumnya yang sebesar Rp796,3 triliun.

Penurunan itu terjadi karena transfer ke daerah turun Rp0,8 triliun dari Rp724,3 triliun menjadi Rp723,5 triliun dan dana desa yang tetap Rp72 triliun.


Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: pendapatan negara dalam RAPBN 2021 turun Rp32,7 triliun
Baca juga: Menteri PPN koreksi nilai tukar petani dan nelayan dalam postur RAPBN 2021
Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2021 ditargetkan jadi 5 persen
Baca juga: Sri Mulyani: Kebijakan fiskal 2021 prioritaskan kesejahteraan masyarakat