Pemprov Sulteng: Instansi yang langgar protokol COVID-19 diberi sanksi

id Sandi,Sulteng,Palu,Resesi

Pemprov Sulteng:  Instansi yang langgar protokol COVID-19 diberi sanksi

Warga peserta Padat Karya Tunai (PKT) dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) Morambanga diukur suhu tubuhnya sebelum memulai pengerjaan pengecoran jalan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Layana Indah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/6/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyiapkan sanksi tegas bagi pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, penanggungjawab lembaga pendidikan, penanggungjawab tempat dan fasilitas umum di seluruh kabupaten dan kota yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Langkah itu dilakukan Gubernur Sulteng Longki Djanggola setelah terjadi lonjakan tinggi kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Sulteng hanya dalam beberapa hari yang menyebabkan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Morowali dinyatakan zona merah penularan dan penyebaran COVID-19.

"Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban menerapkan protokol COVID-19 dikenakan sanksi administratif," katanya melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng selaku Juru Bicara Gubernur Sulteng Moh.Haris Kariming di Palu, Rabu.

Sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran lisan, teguran tertulis dan atau denda administratif Rp300 ribu yang bakal disetor ke kas daerah.

"Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah provinsi. Dalam memberikan sanksi administratif, kepala satpol pp daerah provinsi berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Daerah Sulteng dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19," ujarnya.

Haris menjelaskan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan, yaitu menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan, berupaya mengatur jaga jarak.

Lalu, melakukan pembersihan dan dan disinfeksi lingkungan secara berkala,
berupaya melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi
setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja atau lembaga masing-masing.

"Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran COVID-19," ujarnya.

Kemudian, melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai
media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

"Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19," ucapnya.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) COVID-19 Provinsi Sulteng, Selasa (22/9), 330 orang terinfeksi COVID-19. Dari 330 orang itu, 238 dinyatakan telah sembuh, 13 orang meninggal dunia dan 79 orang menjalani isolasi secara mandiri maupun di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah setempat.*

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar