Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tengah terus memantau potensi kerawanan terjadi maladministrasi pada penyelenggaraan pilkada di daerah itu.
"Pemantauan ini dilakukan pada daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk daerah yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, seperti Parigi Moutong," kata Ketua ORI Perwakilan Sulteng Sofyan Farid Lembah saat berkunjung di Kantor Bawaslu Parigi Moutong, Rabu.
Menurut dia, Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten sasaran oleh calon kepala daerah melakukan kegiatan politik, yang kemungkinan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak-pihak tertentu.
Bawaslu dan Ombudsman yang masing-masing memiliki kewenangan mengawas,i baik sisi dugaan pelanggaran pilkada maupun maladministrasi yang melibatkan pejabat dan perangkat daerah dalam menggunakan wewenang untuk tujuan lain sebagai penyelenggara pelayanan publik.
"Parigi Moutong penyumbang suara pemilih paling terbanyak di Sulteng. Tentunya para kandidat tidak menutup kemungkinan memanfaatkan kabupaten ini untuk mencari dukungan sebanyak mungkin," ujar Sofyan.
Bawaslu dan Ombudsman yang masing-masing memiliki kewenangan mengawas,i baik sisi dugaan pelanggaran pilkada maupun maladministrasi yang melibatkan pejabat dan perangkat daerah dalam menggunakan wewenang untuk tujuan lain sebagai penyelenggara pelayanan publik.
"Parigi Moutong penyumbang suara pemilih paling terbanyak di Sulteng. Tentunya para kandidat tidak menutup kemungkinan memanfaatkan kabupaten ini untuk mencari dukungan sebanyak mungkin," ujar Sofyan.
Dia mengemukakan pada penyelenggaraan pilkada, KPU, Bawaslu dan Ombudsman sudah menjalin kerja sama tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk pengawasan setiap tahapan pada momen pelaksanaan pesta demokrasi.
"Dalam kerja sama ini, Ombudsman ingin melihat sejauh mana kesiapan Bawaslu dan KPU tingkat kabupaten/kota menyikapi berbagai permasalahan pilkada, termasuk memantau perkembangan penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Banggai yang digugurkan KPU.
"Dalam kerja sama ini, Ombudsman ingin melihat sejauh mana kesiapan Bawaslu dan KPU tingkat kabupaten/kota menyikapi berbagai permasalahan pilkada, termasuk memantau perkembangan penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Banggai yang digugurkan KPU.
"Salah satu contoh titik kerawanan, di mana ada calon petahana maka potensi maladministrasi bisa terjadi khususnya pada penyaluran bantuan sosial," ujarnya..
"Sebagaimana kami lakukan di Poso meminta data-data penerima bantuan karena di sana ada petahana, jangan sampai data-data tersebut dimanfaatkan untuk pilkada, termasuk Kota Palu," ungkap Sofyan.
"Sebagaimana kami lakukan di Poso meminta data-data penerima bantuan karena di sana ada petahana, jangan sampai data-data tersebut dimanfaatkan untuk pilkada, termasuk Kota Palu," ungkap Sofyan.
Selain itu, investigasi sengketa salah satu pasangan bakal calon pilkada di Poso yang tidak lolos saat pendaftaran juga dilakukan, hingga pada proses hukum dan tingkat keamanan atas dampak tersebut.
"Inilah salah satu bentuk kerja kami, memastikan apakah sesuai prosedur dalam proses administrasi dilakukan atau tidak oleh penyelenggara maupun kandidat yang bersengketa," ucapnya.
Dia menambahkan, selain Parigi Moutong dalam waktu dekat pihaknya juga akan memantau perkembangan tahapan pilkada di Kabupaten Sigi dan Donggala
"Kami berharap sejumlah tahapan ke depan yaknksebelum hari pemungutan suara berjalan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang justru dapat menciderai demokrasi," ujar Sofyan.
