DPRD Palu desak Pemkot kerja cepat pulihkan masyarakat pascagempa

Palu (ANTARA) - DPRD Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Mutmainah mendesak pemerintah kota setempat agar bekerja cepat memulihkan masyarakat penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi, meski bencana tersebut telah berlalu dua tahun.

"Proses penanganan berjalan lamban dan tentunya berdampak pada kondisi penyintas yang semakin memprihatinkan. Hari ini fakta yang terlihat, banyak hunian sementara tak layak ditempati dan ketidakpastian harapan masyarakat semakin besar," ungkap Mutmainah di Palu, Senin.

Mutmainah yang merupakan politisi perempuan dari Partai NasDem mengemukakan saatnya proses pemulihan dan pembangunan kembali dikerjakan secara bersama dengan melibatkan banyak pihak utamanya penyintas.

Karena itu, kata dia, Pemkot Palu harus menyudahi pola normatif dalam penanganan pascabencana dan lakukan insiatif perubahan yang lebih progresif dengan kerja cepat.

Ia mengatakan, jika melihat, menganalisa dan merefleksikan progres penanganan bencana alam dari tanggap darurat sampai pada rehab rekon, dokumen induk rehab rekon yang menjadi acuan kebijakan pemerintah kota, tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pola pendekatan yang sangat normatif tanpa pelibatan aktif oleh para pihak, serta warga korban bencana alam atau penyintas inilah yang dialami saat ini," sebutnya.

Misalnya, ia mengutarakan, proses rehab dan rekon yang saat ini dilakukan tidak memasukkan isu gender sebagai bagian isu utama. Apalagi kasus kekerasan perempuan dan anak di hunian sementara di lokasi pengungsian, bahkan pernikahan anak pun terus bertambah.

Di satu sisi, kepentingan disabilitas dan kaum rentan lainnya, tidak tergaungkan dalam kebijakan dan program dalam tahapan rehab rekon.

Padahal, menurut Mutmainah, salah satu komponen yang harus menjadi perhatian khusus adalah situasi perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya yang mengalami persoalan baru pascabencana.

Selain persoalan itu, ia menguraikan, pembangunan infrastruktur seperti hunian tetap dilangsungkan di beberapa titik yang berpotensi rawan banjir, yang tentu menambah kerentanan penyintas terhadap bencana.

"Belum lagi menyangkut dengan banyak persoalan data terkait dana stimulan yang tidak berjalan baik dan berbasis hak korban. Konflik antara warga dan pemerintah kelurahan tak bisa ditampik karena carut marutnya pendataan kebencanaan di Kota Palu," kata dia.

Sebagai Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Palu, Mutmainah mengingatkan kepada Pemkot Palu bahwa seharusnya hari ini, tepat dua tahun pascabencana 28 September 2018, warga tidak lagi berhadapan dengan problem hak-hak dasar.

Namun, Mutmainah mengutarakan, ada hal-hal yang menjadi persoalan utama belum bisa terselesaikan dengan baik.

"Apalagi, bagi warga atau penyintas yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk bisa tempati hunian tetap, tidak mendapatkan kejelasan dan solusi," ujarnya.