Wamenkeu: Ekonomi RI negatif surah diperkirakan mulai Maret 2020

id Resesi,Kontraksi,Ekonomi resesi,Sri mulyani

Wamenkeu: Ekonomi RI negatif surah diperkirakan mulai Maret 2020

Tangkapan layar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam webinar keterbukaan informasi publik di Jakarta, Kamis (6/8/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Ketika kita membayangkan perekonomian ini akan berada dalam tekanan atau negatif, kita sudah membayangkan hal ini akan terjadi sejak Maret yang lalu
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebenarnya telah diperkirakan sejak Maret 2020 yaitu ketika kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Tanah Air.

“Ketika kita membayangkan perekonomian ini akan berada dalam tekanan atau negatif, kita sudah membayangkan hal ini akan terjadi sejak Maret yang lalu,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Tak hanya itu, Suahasil mengatakan tanda-tanda perekonomian Indonesia akan mengalami tekanan sangat dalam juga sudah mulai terasa sejak pandemi COVID-19 menekan ekonomi China, Italia, dan beberapa negara Eropa lainnya.

“Ketika itu, ketika Maret kita memperkirakan bahwa Indonesia juga kena,” ujarnya.

Ia menuturkan pada akhirnya Indonesia turut mengalami kontraksi perekonomian seperti negara-negara lain yakni di kuartal II tertekan hingga minus 5,32 persen.

Ia menjelaskan kontraksi terjadi karena adanya upaya untuk menahan penularan COVID-19 dengan mengurangi interaksi dan kegiatan yang berisiko menularkan virus sehingga perekonomian tertekan.

“Terjadi penurunan aktivitas kegiatan ekonomi, konsumsi, investasi, produksi ekspor impor, dan seterusnya,” katanya.

Meski demikian, Suahasil berharap kuartal III tahun ini dapat mengalami perbaikan dibandingkan kuartal II meskipun masih akan tetap berada di zona negatif.

Perbaikan tersebut diupayakan dengan mengelola anggaran untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kami merasa tantangan kita adalah di dalam pelaksanaan programnya. Kita harus memastikan alokasi anggaran tersebut diserap dan direalisasikan sesuai ketentuan tapi juga tepat dalam penyaluran,” tegasnya.

Baca juga: Wamenkeu: belanja pemerintah jadi tulang punggung ekonomi RI
Baca juga: Wamenkeu sebut tidak ada toleransi bagi pejabat terlibat impor ilegal
Baca juga: Wamenkeu minta swasta bisa berkontribusi jaga aset negara