Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.
“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.
Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.
Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.
Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.
Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.
Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.
Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.
Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.
Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.
Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.
“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.
Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu.
Berita Terkait
Pakar ingatkan tiap warga bisa jadi kades usai DPR setujui RUU Desa
Senin, 1 April 2024 9:04 Wib
Menggerek gairah masyarakat berinvestasi lewat SBN ritel
Minggu, 18 Februari 2024 15:28 Wib
Bank Indonesia: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS
Kamis, 15 Februari 2024 12:04 Wib
Cawapres Mahfud MD janji hentikan modus pailit BUMN untuk cegah bayar utang
Selasa, 6 Februari 2024 6:20 Wib
Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang delapan seri SUN
Rabu, 31 Januari 2024 9:37 Wib
Utang Indonesia tembus sebesar Rp8.000 triliun, Kemenkeu nilai masih aman
Rabu, 3 Januari 2024 7:48 Wib
Airlangga nilai utang pemerintah saat ini masih terkendali
Jumat, 22 Desember 2023 14:37 Wib
Motif tersangka bunuh korban di BKT karena terlilit utang
Minggu, 12 November 2023 12:48 Wib