"SIPBM adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya," ucap Kepala DPMD Zubair melalui Sekretaris DPMD Irmawati Sahi di Palu, Sabtu.
Secara sederhana SIPBM dapat dipandang sebagai pangkalan data dan informasi pembangunan yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat.
Sistem tersebut, kata dia, sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa, seperti anak yang tidak sekolah, anak yang beresiko putus sekolah selama pandemi COVID-19.
"Pendekatan SIPBM sangat strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sejumlah sektor di tingkat masyarakat," sebut Irmawati Sahi.
Hal itu karena salah satu permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan ialah menyangkut data.
Misalnya data mengenai anak-anak tidak sekolah dan putus sekolah di pedesaan akibat dampak COVID-19, yang belum tersedia data dan peta informasinya.
Sementara di satu sisi, pemerintah membutuhkan data pendidikan yang secara akurat dapat menggambarkan situasi pendidikan anak, khususnya untuk mencapai target pendidikan dasar sembilan tahun.
"Sementara data yang ada umumnya belum sepenuhnya memberikan gambaran mengenai kondisi realitas di tingkat masyarakat," sebutnya.
Olehnya, kata dia, SIPBM dengan modifikasikan meliputi data multi sektoral yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan intervensi yang terintegrasi dan memonitor pencapaian SDGS, sebagaimana target pembangunan melalui dana desa tahun 2021 yang fokus dalam mendorong SDGS.
"Melalui sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, akan membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi dan pelaporan," sebutnya.
DPMD Sulteng bersama Kemendes melatih 164 peserta pelatihan dalam rangka monitoring anak tidak sekolah, anak beresiko putus sekolah, sebagai dampak pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan SIPBM, secara virtual.
"Iya, 164 peserta tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas PMD dan pendamping desa," urai Irmawati Sahi.
