Morowali Tunggak Kewajiban Rp8,75 Miliar Ke Morut

id haris renggah

Penjabat Bupati Morowali Utara Abdul Haris Renggah, SE (kanan) menerima sesajen dalam upacara adat penyambutannya sebagai kepala daerah pertama di kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Morowali itu pada Oktober 2013. (antarasulteng.com/istimewa)

...bila dana itu telat dikucurkan, apalagi kalau tidak dicairkan, akan cukup mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, katanya.
Kolonodale, Sulteng (antarasulteng.com) - Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih menunggak kewajiban menghibahkan dana ke Kabupaten Morowali Utara, hasil pemekaran Kabupaten Morowali, sebesar Rp8,75 miliar.

"Sesuai amanat Undang-undang, Pemkab Morowali harus menghibahkan dana bagi Morowali Utara sebesar Rp5 miliar pada 2013 dan Rp5 miliar lagi pada 2014, tapi yang direalisasi baru Rp1,250 miliar," kata penjabat Bupati Morowali Utara (Morut) Abdul Haris Renggah di Kolonodale, Kamis.

Ia mengaku tidak mengetahui mengapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali belum juga mencairkan kewajiban mereka tersebut, namun berharap dana tersebut bisa segera direalisasikan.

Menurut dia, dana sebesar Rp8,75 miliar itu telah dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan Morowali Utara dalam APBD 2014, sehingga bila dana itu telat dikucurkan, apalagi kalau tidak dicairkan, akan cukup mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Selain dari Pemkab Morowali, Pemkab Morowali Utara juga menerima dana hibah dari Pemprov Sulawesi Tengah sebesar Rp2 miliar untuk 2013 dan Rp2 miliar lagi pada 2014.

"Yang sudah cair dan sudah dipertanggungjawabkan penggunaannya baru Rp1 miliar, dan sisanya Rp3 miliar dijanjikan akan masuk kas Pemkab Morowali Utara pada September 2014 ini," ujar Haris.

Ia menjelaskan, sejak ditugaskan menjabat bupati di daerah pemekaran kabupaten Morowali itu pada 10 Oktober 2013, Haris sudah menuntaskan tugas-tugas pokoknya, terutama menyangkut pembentukkan struktur dan organisasi perangkat daerah.

Saat ini, katanya, organisasi perangkat daerah yang sudah terbentuk dan telah operasional adalah lima satuan kerja perangka daerah (SKPD), dua badan, dan tujuh lembaga teknis daerah.

SKPD yang sudah terbentuk adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikana, sedangkan badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Di lingkup sekretariat daerah, katanya, Morowali Utara telah memiliki sekretaris daerah dan dua asisten.

Menyangkut pembentukkan DPRD Morowali Utara, Haris mengemukakan, pihaknya tinggal menunggu proses politik yang seluruhnya merupakan kewenangan KPU Morowali sebagai daerah induk.

"Yang jelas kami sudah menyiapkan sekretariat DPRD berikut gedung perkantoran dan sarana dan fasilitas untuk para anggota dewan seperti rumah dinas dan kendaraan, meski semuanya masih dalam kondisi yang amat sederhana," ujarnya.

Ia berharap, DPRD Morowali Utara akan terbentuk sebelum akhir 2014.

DPRD di daerah pemekaran ini nantinya akan berjumlah 25 orang. Sebanyak 15 orang diantaranya akan diambil dari anggota DPRD Morowali (daerah induk) yang sudah dilantik satu pekan lalu, sedangkan 10 orang lainnya akan diambil dari para caleg peraih suara terbanyak dari partai-partai dan dapil-dapil di Morowali Utara pada pemilihan umum legislatin 2014 lalu. (R007/Z002)
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar