Pemprov Sulteng enam kali berturut-turut raih opini WTP

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah enam tahun terakhir mampu mempertahankan penilaian predikat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan kinerja keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Predikat capaian WTP ini kami pertahankan sejak 2014-2019 berturut-turut," kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat penyerahan penghargaan WTP tahun 2019 kepada 13 kabupaten/kota se-Sulteng, di Palu, Kamis.

Gubernur mengatakan dengan enam kali berturut-turut capaian WTP tersebut, Pemprov Sulteng telah menerima tujuh penghargaan dan pertama kali pada 2012.

Menurut gubernur, mempertahankan predikat WTP harus didukung dengan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk sinergitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.

"Predikat yang diraih ini sebagai bukti nyata atas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sehingga patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat," ujar Longki.

Dia menilai, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing daerah.

Longki mengatakan WTP merupakan opini tertinggi atas laporan keuangan daerah yang dinilai transparan serta akuntabel.

Pada tahun anggaran 2019 secara keseluruhan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan kabupaten/kota mendapat penilaian baik dari BPK, sehingga berhak memperoleh predikat opini WTP.

Gubernur menekankan, bupati/wali kota perlu mengoptimalisasi pelayanan dasar terhadap masyarakat yang dituangkan dalam program-program prioritas, termasuk sinergitas dibangun antara eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Hal itu dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang harmonis, begitupun pengelolaan dan pelaporan penggunaan keuangan daerah harus terbuka.

"Saya berharap seluruh kabupaten/kota di Sulteng ke depan tetap mempertahankan opini ini. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah terhadap rakyat," kata Longki.