Calon gubernur-wagub Sulteng adu strategi peningkatan IPM

id debat terbuka kedua,pasangan calon gubernur dan wagub sulteng,pilkada serentak,pilkada sulteng,rusdi mastura,hidayat lam

Calon gubernur-wagub Sulteng  adu strategi peningkatan IPM

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 1 Mohammad Hidayat Lamakarate berpasangan dengan Bartholemeus Tandigala, nomor urut 2 Rusdi Mastura berpasangan dengan Ma'mun Amir (ANTARA/HO-Patar)

Palu (ANTARA) - Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masing-masing nomor urut 1 Moh Hidayat Lamakarate - Bartholemeus Tandigala, dan nomor urut 2 Rusdi Mastura - Ma'mun Amir,  saling adu strategi dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kedua pasangan kandidat peserta Pilkada 2020 itu menyampaikan gagasan tersebut pada acara debat terbuka kedua yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulteng, di Palu, Sabtu.

Debat terbuka yang disiarkan langsung salah satu televisi swasta nasional dengan dipandu Aviani Malik memaparkan bahwa IPM Sulteng berada di angka 69,50 masih jauh di bawah angka IPM nasional 71,98.

Aviani Malik mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon itu mengenai strategi apa yang akan dilakukan dalam mempercepat dan meningkatkan IPM Sulteng. 

Pada kesempatan pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng nomor urut 2 Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir untuk memaparkan indikator IPM meliputi pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 

"Kita harus membangun kembali ekonomi agar kita bisa merubah kondisi kemiskinan daerah ini," ucap Rusdy Mastura.

Menurut Rusdi Mastura, kemiskinan terdiri dari dua yakni, kemiskinan struktural dan natural, sehingga penanganan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, atau tidak bisa disamaratakan.

"Merubah kemiskinan natural dilakukan dengan mengubah sikap dan pola hidup masyarakat, yang dibarengi dengan pembangunan SDM dan keterampilan, serta menyediakan sarana dan infastruktur," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, dalam mengatasi kemiskinan struktural,  salah satunya dengan  mendorong perbankan untuk memberikan bunga yang rendah kepada masyarakat.

Berkaitan dengan sektor pendidikan, Rusdy mengatakan akan membangun sekolah vokasi di setiap kecamatan, yang disesuaikan dengan potensi wilayah.

"Saya ingin menindaklanjuti pendidikan nasional di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan disamakan semua, kita sekarang harus membangun pendidikan vokasi," ujarnya.

Sekolah pendidikan vokasi berbasis potensi wilayah, menurut dia, akan menjadi modal besar bagi generasi muda untuk menghadapi persaingan ke depan.

Pada kesempatan kedua calon Gubernur Sulteng nomor urut 1 Moh Hidayat Lamakarate mengatakan jika dirinya terpilih bersama pasangannya, akan berupaya untuk memastikan bahwa IPM Sulteng bisa masuk 10 besar nasional ke depan.

"IPM Sulteng bisa masuk pada 10 besar nasional dengan angka 71, sekian persen. Karena angka IPM nasional 71,98 persen," ungkap Hidayat.

Hidayat menguraikan ada tiga indikator IPM meliputi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hidayat menerangkan masalah pendidikan, salah satunya meliputi tentang lama sekolah,  sehingga akan memastikan bahwa anak-anak harus megenyam pendidikan 12 tahun, karena lama sekolah mempengaruhi pertumbuhan IPM.

"Agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan 12 tahun,  kami menawarkan program pendidikan gratis," ujarnya.

Selain itu, lanjut Hidayat, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana infastruktur pendidikan yang menunjang belajar di sekolah, di antaranya dengan  teknologi internet agar masuk dalam kategori 4.0.

Hidayat juga menguraikan masalah kesehatan berkaitan dengan harapan hidup masyarakat di Sulteng masih di bawah standar nasional,

 "Ini juga akan kita lakukan perbaikan, agar tingkat kesehatan masyarakat lebih baik," ungkap dia.

Strateginya, kata Hidayat, salah satunya membangun fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit secara maksimal, sehingga kebutuhan rumah sakit dan puskesmas terfasilitasi.

Terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, Hidayat menawarkan salah satunya masyarakat yang berpendapatan di bawah upah minimun provinsi (UMP),  akan diberikan ruang untuk bekerja dengan membuka 100.000 lapangan kerja.

"Hal ini penting dilakukan agar mereka bisa bekerja, dan memiliki pendapatan secara ekonomi, sehingga mereka bisa mandiri," ujarnya.