DPRD Sulteng Minta Kementerian Lingkungan Hidup Tambah Anggaran

id DPRD Sulteng, Lingkungan Hidup

DPRD Sulteng Minta Kementerian Lingkungan Hidup Tambah Anggaran

Komisi III DPRD Sulteng saat konsultasi dengan Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto di Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (10/7). (Foto : Adha Nadjemuddin)

"Kalau tahun ini dana dekon Rp7 miliar, kita berharap tahun depan bisa naik menjadi Rp10 miliar," kata Nasir Djibran.
Palu - DPRD Sulawesi Tengah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar menambah alokasi anggaran untuk lingkungan hidup di daerah itu dari anggaran tahun sebelumnya mengingat luasnya wilayah dan ancaman tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi.

Permintaan itu dikemukakan anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah saat konsultasi di Kementerian Lingkungan di Jakarta, Selasa.

"Kami dari DPRD punya komitmen menambah anggaran untuk Badan Lingkungan Hidup. Setiap tahun ada kenaikan APBD. Olehnya untuk mendukung itu kami juga meminta Kementerian menambah anggaran melalui dana dekonsentrasi," kata anggota Komisi III Nasir Djibran, di hadapan Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto.

Hadir dalam konsultasi tersebut Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Asgar Djuhaepa, Kepala Badan Lingkungan Sulawesi Tengah Syahrial dan sejumlah anggota Komisi III.

Dalam dua tahun terakhir anggaran di Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah naik dari sebelumnya Rp3 miliar pada 2011 menjadi Rp5 miliar pada 2012.

Direncanakan pada APBD 2013 akan naik menjadi Rp8 miliar. Sementara dukungan dana APBN mencapai Rp7 miliar.

"Kalau tahun ini dana dekon Rp7 miliar, kita berharap tahun depan bisa naik menjadi Rp10 miliar," kata Nasir Djibran.

Anggota Komisi III lainnya, Sonny Tandra mengatakan, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk Sulawesi Tengah tersebut sebanding dengan luas wilayah dan besarnya ancaman terhadap pencemaran lingkungan.

"Kita punya danau banyak. Ini juga harus dijaga agar tidak tercemar. Kami juga punya banyak kegiatan pertambangan. Kalau tidak segera diatasi bisa mengancam lebih banyak tingkat kerusakan lingkungannya," kata Sonny Tandra.

Khusus untuk danau, Sonny mengatakan, pemerintah sudah harus mengantisipasi segala kemungkinan sebelum danau yang ada di Sulawesi Tengah tercemar seperti yang terjadi pada Danau Limboto di Gorontalo.

Dia mengatakan, pemerintah terpaksa mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk mengeruk danau tersebut agar kembali normal lagi.

"Kami tidak ingin kasus Danau Limboto juga terjadi di Sulawesi Tengah. Makanya perlu anggaran untuk itu," kata Sonny.

Sementara itu, Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, belum bisa memastikan besar tidaknya dukungan anggaran untuk Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah.

"Yang jelas porsi dana dekonsentrasi itu cukup besar. Sekitar seperempat dari anggaran yang ada di Kementerian," katanya.(A055)