Pemerintah perlu cegah paham radikal masuk di masyarakat

id ponpes,terorisme, MIT,parigi moutong, sulteng

Pemerintah perlu cegah paham radikal masuk di masyarakat

Para santri dan Pengurus Pondok Pesantren "Nurul Amanah" di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong berpose sambil memegang spanduk bertuliskan "Tolak Paham Radikal dan Terorisme", Minggu (27/12/2020). ANTARA/HO/Pondok Pesantren Nurul Amanah)

Ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbungkus dalam bhineka tunggal ika tidak bisa ditawar
Parigi (ANTARA) - Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amanah Desa Dolago, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menilai pemerintah dan Kepolisian perlu melakukan upaya pencegahan masuknya paham radikal di tengah masyarakat.

"Wilayah Parigi Moutong tidak terlepas dari jalur perlintasan kelompok sipil bersenjata yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), maka pemerintah dan aparat keamanan memiliki peran strategis dalam mencegah tumbuhnya paham-paham radikal di masyarakat," kata Pimpinan Pesantren Nurul Amanah Yusuf, di Parigi, Minggu (27/12).

Menurut dia, Parigi Moutong cukup strategis menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok separatis seperti itu, terbukti sejumlah kasus pernah terjadi di wilayah hukum kabupaten ini, seperti peristiwa yang terjadi di wilayah Desa Salubangan, Kecamatan Sausu pada akhir tahun 2019 lalu.

Oleh karena itu, Operasi Tinombala mejadi salah satu kegiatan yang perlu dilakukan, dalam rangka penumpasan aksi-aksi terorisme yang terjadi selama ini, baik di Poso, Parigi Moutong maupun Kabupaten Sigi.
 
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Idham Aziz. ANTARA/HO/Polres Parimo

lagi pula, jihad yang mereka memaknai jauh dari kontestasi Islam, dan semu ajaran agama tidak ada menyerukan umatnya membunuh dan membantai sesama makhluk sosial.

"Aksi dan ancaman yang mereka tebar, tentu sangat meresahkan warga, khususnya petani di sejumlah wilayah yang dianggap rawan, mereka tidak bisa berkebun karena takut," ucapnya.

Selain pemerintah, TNI/Polri, tokoh-tokoh agama juga perlu dilibatkan dalam hal penguatan wawasan dalam bentuk pendidikan agama, supaya sejak dini mereka memahami sebuah ideologi guna mencegah agar tidak terjebak pada paham yang salah.

"Ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbungkus dalam bhineka tunggal ika tidak bisa ditawar," demikian Yusuf.