MPR minta pemerintah ambil langkah terkait ruang RS rujukan COVID-19 penuh

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19, karena jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan Rumah Sakit (RS) Rujukan yang tidak lagi mampu menampung pasien di beberapa daerah, khususnya Jabodetabek.

"Pandemi COVID-19 belum menunjukkan pelandaian kasus, data dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan terjadi kenaikan kasus positif harian tertinggi selama pandemi yang mencapai 9.321 kasus pada Kamis (7/1). Sehingga, total kasus menjadi 797.723 kasus dengan 23.520 diantaranya meninggal dunia," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurut dia, berakibat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di RS Rujukan Jabodetabek terisi 100 persen.

Pada akhirnya, kata Syarief, banyak pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk beberapa hari,  bahkan ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS Rujukan yang sudah penuh.

"Masalah ini harus diselesaikan dari hulu, masalah pelayanan RS Rujukan ini muncul karena penyebaran COVID-19 tidak bisa ditekan, sehingga RS Rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah harus mengambil langkah tegas memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur RS Rujukan di Indonesia yang menjadi pusat penanganan COVID-19, sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas seperti tempat tidur di ruang ICU.

Menurut di, yang menjadi catatan, terbatasnya infrastruktur RS itu menyebabkan para tenaga medis mengalami stres dan kondisi yang sangat terganggu fisik dan mentalnya.

Dia juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar.

"Fasilitas isolasi mandiri untuk pasien bergejala ringan dapat mengurangi beban RS Rujukan, sehingga fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendorong pemerintah mengoptimalkan data satu pintu untuk meminimalisasi penumpukan pada RS Rujukan tertentu.

Menurut dia, salah satu masalah adalah data yang belum terintegrasi dengan baik. Ada RS Rujukan yang sudah penuh, namun selalu mendapat pasien rujukan, sehingga menyebabkan penumpukan pasien.

"Pandemi COVID-19 harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih tegas. Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pembatasan sosial dan penegakan protokoler kesehatan untuk memotong hulu masalah ini," katanya.

Syarief mendorong pemerintah segera melakukan finalisasi terkait vaksin COVID-19 dan harus segera menyelesaikan uji klinis, uji kelayakan, dan uji kehalalan vaksin, sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan.