Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan posko di daerah sebagai pusat bantuan dan koordinasi dalam masa darurat.
"Untuk daerah yang belum memiliki posko kami berharap wali kota dan gubernurnya bisa mengalokasikan dana untuk pengadaan posko mulai tingkat provinsi sampai kelurahan, dan apabila memungkinkan di tingkat RT/RW," ujar Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Wiku mengatakan sehubungan krisis pandemi dan bencana alam yang silih berganti, keberadaan posko di daerah sangat penting sebagai pusat bantuan dan koordinasi dalam masa darurat.
"Posko di masing-masing daerah memiliki peran vital untuk membantu pemerintah daerah memegang kendali penanganan bencana di daerah masing-masing. Melalui posko, penanggulangan pandemi dan bencana alam dapat lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Dalam setiap posko yang didirikan, diharapkan ada keterlibatan BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI, Polri, Kominfo, Badan Intelijen daerah dan relawan lain.
Satgas berharap melalui posko dapat dilakukan pemantauan, dan apabila menemukan kejadian yang berorientasi pada penularan, supaya membantu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
Sementara terkait penanggulangan bencana, posko diharapkan dapat menjadi pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan.
Selain itu, apabila masyarakat memiliki kebutuhan tertentu diharapkan dapat langsung mengunjungi posko yang ada, termasuk media yang ingin mendapatkan data juga dapat langsung menghubungi posko yang tersedia.
"Adanya posko di setiap daerah mencerminkan usaha pemerintah daerah bersama setiap lapisan masyarakat untuk saling bahu-membahu," kata dia.
Satgas COVID-19 minta pemda alokasikan anggaran untuk pengadaan posko
Tangkapan layar - Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam diskusi Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta pada Kamis (7/1/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
