Pansus rehab-rekon Padagimo hasilkan lima rekomendasi pemulihan bencana Sulteng

id DPRD Sulteng,Padagimo,Pansus rehab-rekon,Pasigala,Gempa palu,Gempa sulteng

Pansus rehab-rekon Padagimo  hasilkan lima rekomendasi pemulihan bencana Sulteng

Penyintas gempa beraktivitas di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah di Kota Palu. (ANTARA FOTO/Mohammad Hamzah)

Palu (ANTARA) - Panitia khusus rehabilitasi dan rekonstruksi (Pansus rehab-rekon) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan lima poin rekomendasi percepatan pemulihan daerah terdampak gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).

"Rekomendasi hasil kerja pansus disampaikan kepada Ketua DPRD Sulteng yang selanjutnya mendapat persetujuan, dan rekomendasi dimaksud selanjutnya akan diteruskan kepada pihak terkait," kata Sekretaris Pansus Rehab-Rekon Padagimo DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah, dalam sidang paripurna DPRD Sulteng, di Palu, Senin.

Hasil kerja pansus dalam bentuk rekomendasi tersebut, kata Wiwik juga akan disampaikan langsung ke Presiden RI di Jakarta.

Lima poin yang menjadi rekomendasi pansus ialah, pertama, meminta Presiden untuk memperpanjangan masa rehab-rekon Padagimo dengan merevisi Inpres Nomor 10/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi tengah dan wilayah terdampak lainnya.

Hal itu karena masa berlaku Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk itu, Pansus rehab-rekon merekomendasikan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya diteruskan ke Gubernur Sulteng dan Pemerintah Pusat bahwa perlu penambahan waktu rehab-rekon hingga 31 Desember 2022 atau ditambah dua tahun.

Kedua, pansus merekomendasikan agar dalam kegiatan rehab-rekon Padagimo, perlu membentuk tim adhoc asistensi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai penanggungjawab kegiatan yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah di wilayah terdampak.

Hal itu kata Wiwik, dalam rangka memaksimalkan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi rencana induk, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang.

Ketiga, pansus memandang perlu adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang masalah hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Padagimo Sulawesi Tengah yang meliputi hak keperdataan, pertanahan, perwalian, perbankan, administrasi kependudukan dan penggantian dokumen pendidikan.

Keempat, pansus mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bencana pada tanggal 28 September 2018 di Padagimo ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kelima, pansus meminta kepada Presiden untuk memerintahkan kepada BNPB RI dan institusi terkait lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan zona rawan bencana, kiranya dapat meninjau kembali penetapan zona rawan bencana di wilayah terdampak.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar