Lapas Parigi terapkan pola kerja bebas dari korupsi

id Lapasparigi, Muhammad Askari,WBK, WBBM, narapidana, wargabinaan, Parigi Moutong, sulteng

Lapas Parigi  terapkan pola kerja bebas dari korupsi

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Muhammad Askari Utomo menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas Wilayah Bebera dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) disaksikan sejumlah pejabat daerah dan instansi vertikal pada deklarasi janji kinerja pejabat Lapas, di Parigi, Kamis (18/2/2020). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi (ANTARA) -
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menerapkan pola kerja bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
 
"Tujuan penerapan pola kerja ini dalam rangka mewujudkan tata nilai budaya kerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Muhammad Askari Utomo saat deklarasi janji kinerja, di Parigi, Kamis.
 
Dia menjelaskan, Lapas Parigi telah ditetapkan sebagai salah satu unit satuan kerja (satker) pada program nasional di wilayah Kemenkumham untuk diusulkan memperoleh predikat zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 
Dalam rangka menuju predikat tersebut, Lapas Parigi menerapkan pola kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dimulai sejak 2020, di mana sejumlah tahapan pemenuhan komponen serta survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di internal termasuk evaluasi dari kementerian terkait sudah dilaksanakan.
 
"Program ini sebagai upaya mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai alat kontrol dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," ujar Askari.
 
Menurut dia, pembangunan zona integritas perlu dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, organisasi dan lembaga non-pemerintah serta lembaga negara yang berada di daerah.
 
Selain itu, otoritas Lapas Parigi juga memastikan pelayanan dan pemberian hak terhadap warga binaan bebas dari biaya apa pun.
 
"Tahun lalu kami juga mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Sulteng yang melaksanakan pembinaan berbasis pemenuhan HAM," ucapnya.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mengatakan pemerintah daerah setempat mendukung upaya yang dilakukan Lapas Parigi dalam memperbaiki sistem pelayanan di internal.
 
"Ini sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)," ujar Badrun.
 
Apel deklarasi janji kinerja dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang melibatkan sejumlah pihak.