Desa Mamuju Tengah Butuh Miliki Data Base

id tik

Menurut penilaian kami banyak tenaga kerja dilingkup pemerintahan daerah di Mamuju Tengah tidak mengerti tentang IT, ini harus menjadi evaluasi pemerintah
Mamuju,  (antarasulteng.com) - Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, butuh memiliki data base desa agar pembangunan ditingkat desa dapat lebih maksimal melalui program pengadaan sistem informasi desa.

Koordinator Bidang Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) Dewan Pimpinan Cabang Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat, Supriadi K Makmur di Mamuju, Senin, mengatakan, lembaganya menyiapkan diri dalam menyongsong penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan adanya sistem informasi desa terdiri dari data desa.

Ia mengatakan, dengan adanya UU desa diharapkan desa menjadi subyek dalam pembangunan sehingga desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui program sistem Informasi Desa dan kawasan yang baik.

Hal itu seperti yang diamanatkan dalam UU desa pada pasal 86 tentang sistem informasi desa ini terdiri dari data desa data pembangunan desa, kawasan perdesaan serta lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

"Dengan disahkannya UU desa maka peranan desa khusus desa Pesisir dan kawasan sangatlah penting untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap desa dan untuk Indonesia," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mesti mendukung program pusat, karena tanpa dukungan pemerintah daerah dalam pengawalan program pusat maka rencana awal untuk pembangunan Desa tidak berjalan dengan baik.

"Sesungguhnya pemerintah daerah hanya tinggal melanjutkan program dari pusat, dan akan lebih mendukung kalau Pemerintah memiliki program sendiri untuk mendukung program dan rencana pemerintah pusat, seandainya pemerintah daerah memang serius membangun daerah dengan memulai dari desa dan kawasan pesisir," katanya.

Ia meminta pemerintah desa yang ada di Mamuju Tengah seharusnya memahami UU desa tersebut bukan hanya sekedar tahu karena semua program desa semua menggunakan Information Technologi (IT).

"Jadi kalau pemerintah daerah serius dalam berpartisipasi mendukung program dari pusat maka semestinya tenaga kerja dilingkup pemerintahan di daerah seharusnya merekrut tenaga-tenaga yang punya kemampuan di bidang IT bukan melakukan perekrutan hanya berdasarkan kedekatan dan kekeluargaan," katanya.

Karena kata dia, itu akan bertolak belakang dengan slogan pemerintahan Jokowi-JK yang mengatas namakan Kabinet kerja.

"Menurut penilaian kami banyak tenaga kerja dilingkup pemerintahan daerah di Mamuju Tengah tidak mengerti tentang IT, ini harus menjadi evaluasi pemerintah," ujarnya. (skd)
Pewarta :
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar