"Pelaksanaan KLB di Sibolangit tidak sah dan itu inkonstitusional atau bersifat ilegal," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe saat Rapat Koordinasi dan Apel Siaga di hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Ia menjelaskan Partai Demokrat yang sah dibawa kendali Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta telah memiliki Surat Keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM hasil dari Kongres pada 2015 lalu.
Secara yuridis dan konstitusional pemerintah mengakui kepengurusan AHY selaku Ketua Umum dan Hinca Pandjaitan sebagai Sekertaris Jenderal.
Selain itu, dalam aturan AD/ART organisasi yang sah setelah direvisi hasil kongres pada 2015 syarat pelaksanaan KLB di dukung sekurang-kurangya 2/3 ketua DPD provinsi dan ketua DPC kabupaten kota. Bahkan harus disetujui Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono.
"KLB itu tidak sah, aturan partai jelas mengatur itu. Dan tidak disetujui oleh Ketua Dewan Majelis Tinggi partai. Kami siap melawan dan mendesak penguasa politik (pemerintah). Pelaksanaan KLB itu ilegal," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini meminta aparat penegak hukum membubarkan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, selain melanggar aturan partai, juga melanggar Protokol Kesehatan Coronavirus Disease (COVID-19) karena mengumpulkan banyak orang apalagi tidak memiliki izin dari pihak kepolisian setempat.
Pria disapa akrab Ulla ini menjelaskan Rakorda dan Apel siaga bertujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh Ketua DPC dan Sekertaris sebagai pemenang hak suara di masing-masing daerah agar tidak ikut menjadi bagian dari pelaksanaan KLB. Pihaknya, akan melaporkan bagi siapa saja pengurus inti yang mengikuti KLB tersebut.
"Saya sudah absen, baik hadir secara fisik disini maupun melalui aplikasi zoom, ada beberapa hadir secara fisik dan zoom, ada juga tidak bisa dihubungi. Kita terus konfirmasi keberadaannya dan menunggu hingga pukul 18.00 WITA. Setelah itu saya laporkan ke DPP melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk file PDF, fisiknya menyusul dikirim," ungkap Ulla.
Mengenai dengan sanksi bagi pengurus inti Ketua dan Sekertaris DPC tidak hadir atau mengonfirmasi diri, kata dia, semua disampaikan ke pusat. Tentunya, sanksi berat menanti salah satunya pemecatan.
Baca juga: Demokrat Sumut bubarkan paksa KLB di Sibolangit
Baca juga: Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB
Baca juga: Pengurus Partai Demokrat se-Sumut tolak rencana KLB di Deli Serdang
"Magrib sore ini kepastiannya. Sebentar kami kirim via WA dan langsung dilaporkan ke DPP. Nanti DPP mengambil tindakan organisasi berdasarkan laporan itu. Rakorda dan Apel ini mengantisipasi itu, dan ini perintah dari Ketua Umum mas AHY. Kami yang ada solid mendung AHY, sebagai orang Bugis Makassar, kehormatan dan harga diri adalah paling utama," paparnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, versi hasil KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, diputuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. Sebelumnya ada dua kandidat yang maju, yakni Moeldoko dan mantan Sekjen Demokrat, Marzuki Alie.
Namun, hasil dari pemilihan nama Moeldoko dinyatakan menang, sedangkan Marzuki Alie ditunjuk sebagian Ketua Dewan Pembina Demokrat priode 2021-2025 versi KLB.
