"Kepada pihak dinas terkait saya minta agar segera mendata berapa jumlah pangkalan elpiji dan masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji 3 kilogram," kata Irwan dalam rapat koordinasi penertiban penyaluran elpiji 3 kilogram di Sigi, Kamis.
Dalam rapat itu terungkap bahwa penyaluran dan pendistribusian yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan elpiji 3 kilogram.
Karena itu, kata Irwan, perlu data agar penyaluran dan pendistribusian elpiji bisa merata dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan subsidi elpiji tersebut.
"Sehingga pendistribusian dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan penyaluran gas elpiji," kata Irwan.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian elpiji mengatur bahwa elpiji 3 kilogram masih disubsidi dan ditentukan kuotanya oleh pemerintah serta peruntukannya hanya bagi kalangan tidak mampu.
Terkait kewenangan pendistribusian dan pengawasan subsidi di lapangan berdasarkan permen tersebut, pembinaan dan pengawasan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi kabupaten maupun kota.
"Dibutuhkan koordinasi dan sinergitas antarpemerintah Kabupaten Sigi, Pertamina, agen dan pangkalan usaha elpiji 3 kilogram, serta SPBU sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyaluran elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sigi," kata Irwan.
Bupati berharap melalui koordinasi tersebut dapat dievaluasi dan dirumuskan solusinya untuk penyelesaian masalah penyaluran elpiji.
"Pemerintah tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu keterkaitan seluruh masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran elpiji 3 kilogram di lingkungan tempat tinggal masing-masing sangat penting," sebutnya.
