Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Pilkada Serentak

id kemendagri

Jangan sampai ada daerah yang belum paham soal ini sehingga mengganggu kelancaran Pilkada
Palu, (antarasulteng.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengumpulkan 269 kepala daerah terkait penyamaan persepsi pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Staf Ahli Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah rapat koordinasi di Palu, Jumat, mengatakan saat ini masih banyak pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan penyelenggara Pemilu.

NPHD tersebut berisikan kesepakatan penggelontoran dana daerah untuk mendukung pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan Pilkada.

"Jangan sampai ada daerah yang belum paham soal ini sehingga mengganggu kelancaran Pilkada," kata staf ahli Mendagri bidang hukum, politik dan hubungan antarlembaga ini.

Kemendagri juga segera membuat surat edaran terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 itu.

Pada 2015, terdapat sembilan provinsi, 224 kota dan 36 kabupaten di Indonesia yang menggelar Pilkada secara serentak pada 9 Desember.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah berharap seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tersebut bisa memenuhi anggaran pemilihan sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Dia juga berharap setiap daerah bisa proporsional dan rasional dalam mengatur pembiayaan pilkada, serta disesuaikan antara kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota. "Diaturlah, mana yang domain provinsi atau domain kabupaten/kota. Seperti pendanaan pengawas di TPS, misalnya," ujar Nasrullah.

Dia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah bertindak seperti pengemis karena harus berulang kali mengajukan proposal anggaran Pilkada kepada pemerintah setempat.

"Bahkan ada pemerintah daerah yang bersikap kurang bijaksana. Ini dananya sekian, mau diselenggarakan Pilkada atau tidak, terserah anda," katanya.

Dia berharap sikap pemerintah daerah seperti itu harus ditiadakan demi kepentingan bersama.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan pemerintahnya beserta tujuh kabupaten dan satu kota di wilayahnya siap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

"Sesuai laporan, semua daerah itu telah siap dengan dukungan dana, serta sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia untuk pelaksanaan Pilkada serentak," ujar Longki. (skd)