Jakarta (ANTARA) - Organisasi masyarakat Laskar Dewa Ruci meminta para menteri di kabinet kerja presiden Joko Widodo untuk fokus membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.
Ketua Laskar Dewa Ruci, Mochtar Mohamad, dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat, mengatakan kinerja pemerintah dalam upaya menangani permasalahan ini sedang diuji pada tingkatan sangat serius.
Keperluan akan kinerja yang profesional dan kinerja yang totalitas dari para pembantu presiden sangat diharapkan masyarakat, agar para pembantu presiden itu dapat membuat kebijakan paling tepat di masa krisis seperti saat ini.
Ia menilai pemerintah hari ini telah melakukan berbagai upaya termasuk menyubsidi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan mensubsidi bunga restrukturisasi kredit macet di bank.
Namun kata dia, hal itu semakin memperparah kondisi keuangan negara maupun ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah berfokus pada kebijakan kemandirian ekonomi rakyat secara mikro dari pada sekedar langkah subsidi dan subsidi.
"Namun, panggung politik di masa pandemi juga menjadi sisi lain yang begitu menggoda bagi para pembantu presiden seperti menteri atau setingkatnya. Apalagi yang ingin maju pada Pilpres 2024," kata dia.
Ia menyayangkan pandemi dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh sejumlah menteri, yang terlihat dari maraknya pencitraan di media sosial yang masif.
Kata dia, beberapa lembaga survei telah meluncurkan sejumlah nama menteri atau pejabat setingkat menteri yang masuk dalam bursa calon presiden 2024. Walaupun pemilihan diperkirakan Maret 2024, namun tahapan akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemilihan.
Mohamad menegaskan apabila kondisi di jajaran para pembantu presiden tidak dibenahi, akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, menjadi calon presiden memang merupakan hak seluruh anak bangsa.
"Jika ingin berniat mencalonkan diri sebagai presiden, maka sebaiknya para menteri atau pembantu presiden secara sadar dapat mengundurkan diri," kata dia.
Ormas minta menteri-menteri Jokowi diminta fokus bantu pemerintah
Dokumentasi Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, memimpin rapat kabinet terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
