Presiden ingin ada "lompatan" agar porsi kredit UMKM sampai 30 persen

id Presiden Jokowi,UMKM,Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden ingin ada "lompatan" agar porsi kredit UMKM sampai 30 persen

Menkoperekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers setelah rapat terbatas tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor. ANTARA/Hanni Sofia/pri.

Bapak Presiden meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30 persen

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menantang jajarannya agar dapat meningkatkan porsi kredit Usaha MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) melebihi 30 persen dari total kredit perbankan nasional pada 2024, dibanding saat ini yang masih sebesar 20 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

“Bapak Presiden meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30 persen,” katanya.

Untuk mencapai target itu, pemerintah akan melonggarkan beberapa ketentuan kredit UMKM. Di antara pelonggaran itu adalah kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.

Kemudian untuk kelompok KUR dengan plafon Rp500 juta - Rp1 miliar juga akan ditingkatkan menjadi Rp500 juta - Rp2 miliar.

“Ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

Presiden Jokowi juga meminta agar suku bunga UMKM dijaga agar tetap kompetitif. Pemerintah masih mempertimbangkan opsi untuk menaikan penjaminan dari Askrindo dan Jamkrino atau pemberlakukan subsidi bunga KUR program reguler di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Tentu kita akan melihat berapa lagi yang diperlukan dan apabila ini kita lakukan itu ada anggaran-anggaran tambahan yang diperlukan yang sekarang dialokasikan,” ujar Menko Airlangga.