Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan penanggulangan kemiskinan daerah membutuhkan ketersediaan data terpadu, sebagai rujukan dalam intervensi melalui program-program pembangunan daerah.
“Sehingga peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sangat penting,” ucap Sekreatris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono di Palu, Kamis.
Pemerintah Provinsi Sulteng menyatakan bahwa angka kemiskinan Sulteng saat ini 13,06 persen, dan empat kabupaten meliputi Sigi, Donggala, Tojo Una-una dan Parigi Moutong masih tinggi angka kemiskinannya.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menurut dia, menjadi sumber informasi dasar dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Mulyono mengemukakan dalam penanggulangan kemiskinan, Pemprov Sulteng berhadapan dengan sejumlah tantangan di antaranya yakni keterbatasan fiskal dan ditambah dengan masih mewabahnya COVID-19.
“Ini merupakan tantangan tersulit dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia memandang DTKS dapat menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah menanggulangi kemiskinan. Dengan syarat DTKS yang menjaring warga miskin mesti diaktualkan oleh Dukcapil dan Dinas Sosial untuk mencegah kesimpangsiuran.
“Sebenarnya banyak yang masuk tapi belum diupdate DTKS-nya, karena itu penyajian DTKS harus disempurnakan oleh dinas terkait,” ujarnya lagi.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng kurang lebih 221 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS di Sulteng yang berhak menerima BPNT tiap bulan lewat e-Warong.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penanganan kemiskinan,” sebutnya.
