Penetapan kawasan dalam RDTR Palu belum sesuai dengan Raperda RTRW

id Sandi,Palu,DPRD Palu

Penetapan kawasan dalam RDTR Palu  belum sesuai dengan Raperda RTRW

Warga terdampak bencana penerima hunian tetap (huntap) di kawasan relokasi di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu mulai beraktivitas di kawasan tersebut usai penyerahan kunci rumah oleh Pemerintah Kota Palu dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (15/2/2021). ANTARA/Moh Ridwan.

Palu (ANTARA) - Sejumlah penetapan kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu belum sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2020-2040.



"Beberapa kawasan yang dimaksud di antaranya penetapan luasan kawasan hutan lindung, kawasan pertambangan dan kawasan budi daya," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW Kota Palu 2020-2024 Nanang saat berkonsultasi ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dihubungi ANTARA di Palu, Kamis (8/4).



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Kota Palu akan melalukan sinergitas dan sinkronisasi antara RDTR dengan Raperda RTRW Palu.



"Karena ada beberapa poin yang dikabarkan dalam RDTR namun tidak masuk dalam Raperda RTRW," ujarnya.



Pihaknya berencana segera membahas sinkronisasi tersebut setelah kembali ke Kota Palu.



Menurutnya, hasil pembahasan nantinya diharapkan langsung ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Pansus Raperda RTRW Kota Lalu dengan Pemkot Palu.



"Setelah dilakukan persetujuan bersama, draf ranperda itu akan dikirim kembali ke Kementerian ATR/BPN. Ini atas dasar masukan pihak kementerian karena RDTR Kota Palu sudah selesai disusun oleh Kementerian ATR/BPN," katanya.



Oleh karena itu, kata Nanang, jika semua muatan RDTR dengan Raperda RTRW selesai dibahas di tingkat daerah dan disinkronisasikan maka langkah selanjutnya menunggu arahan Kementerian ATR/BPN.



"Insyaallah Ranperda RTRW dan RDTR Kota Palu akan selesai dibahas pada masa sidang caturwulan dua ini karena Kementerian ATR/BPN memberi perlakuan dan pengawalan khusus untuk Kota Palu," katanya.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar