DPRD Palu kritisi Pemkot tidak beri cuti awal puasa kepada guru SD

id DPRD,DPRD Palu,Sandi,Sulteng

DPRD Palu kritisi Pemkot  tidak beri cuti awal puasa kepada guru SD

Para guru dan kepala sekolah di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, saat Nadiem melakukan kunjungan kerja di Palu pada 4 - 5 Oktober 2020. (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulteng, mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Palu yang tidak memberikan cuti atau libur awal puasa kepada guru sekolah dasar (SD) berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022.



Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Rizal menyatakan para guru SD negeri dan swasta di ibu kota Sulteng tersebut sama sekali tidak mendapat cuti awal puasa sebagaimana yang diberikan kepada peserta didik berdasarkan kalender pendidikan yaitu mulai 13-17 April 2021.



"Harusnya mengikuti kalender pendidikan, artinya kapan peserta didik libur berdasarkan kalender pendidikan maka harusnya guru juga libur karena jatah cuti (puasa dan akhir tahun) itu kemudian sudah tidak ada dan tidak berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) guru," katanya di Palu, Rabu.



Ia menjelaskan libur guru saat liburan sekolah berdasarkan kalender pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat (cuti) yang kemudian disempurnakan dalam PP Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).



"Dalam pasal 17 poin a pada PP tersebut disebutkan bahwa yang tidak berhak atas istirahat libur berdasar Peraturan ini ialah guru-guru dan maha-guru pada sekolah-sekolah yang mendapat liburan menurut liburan yang berlaku untuk sekolah-sekolah," ujarnya.



Maksud pasal 17 poin a itu, lanjutnya, adalah guru atau dosen yang telah mendapat liburan saat libur sekolah atau libur akademik, maka tidak berhak atas cuti tahunan.



Artinya, kata Rizal, guru utamanya yang berstatus ASN mendapat jatah istirahat libur hanya saat libur akademik atau liburan sekolah saja.



"Sangat terasa ketika jam mengajar itu penuh kemudian tidak diberikan jatah libur bagi tenaga pendidik atau kependidikan tentu sangat memaksa dan tidak memberikan ruang istirahat kepada mereka," ucapnya.



Menurut Rizal, itu juga cukup menyiksa baik menyiksa pikiran dan mental maupun hak-hak yang lain yang harusnya juga menjadi perhatian pemerintah yaitu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlibur sebagaimana yang diberikan kepada peserta didik.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Palu Ansyar Sutiadi yang menanggapi kritikan tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat hanya mengacu kepada keputusan pemerintah pusat.



"Guru adalah ASN yang mana pengaturan terkait jam kerja mereka mengacu pada keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bukan berdasarkan kalender pendidikan," terangnya.



Kebijakan terkait pengaturan jam kerja tersebut, kata Ansyar, juga berlaku untuk guru yang berstatus kontrak arau non ASN.



"Artinya libur awal puasa berdasarkan kalender pendidikan berlaku untuk peserta didik dan tidak berlaku bagi guru maupun tenaga kependidikan," jelasnya.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar