Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 soal stabilitas politik, pemulihan ekonomi, hingga penanganan pandemi.
"Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas COVID-19, dan ditutup oleh saya selaku Mendagri," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu.
Mendagri memaparkan catatan 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan election atau pemilihan umum. Indonesia mencatatkan poin positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi.
Poin tersebut adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi, yaitu 76,09 persen, atau lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pada Pilkada 2018 sebanyak 74,92 persen, Pilkada 2017 74,89 persen, atau Pilkada 2015 yang sebesar 69,35 persen.
Berdasarkan data tersebut, kata Mendagri, menunjukkan pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19.
"Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respons positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” katanya.
Oleh karena itu, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, Tito berharap mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.
Ia meminta para kepala daerah responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional.
Pilkada, 9 Desember 2020, yang diselenggarakan di 270 daerah merupakan pilkada pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilaksanakan pada masa bencana nonalam, pandemi COVID-19.
Meskipun demikian, hasilnya menurut Kemendagri cukup menggembirakan, selain terlaksana dengan lancar, juga aman dari konflik dan tidak menimbulkan klaster baru COVID-19.
Bahkan, catatan Satgas COVID-19, di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, terjadi penurunan angka kasus COVID-19, seperti di Provinsi Sulawesi Utara dan Bali.
