Mamuju, (antarasulteng.com) Aparat kepolisian Polres Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat diminta tegas dalam menuntaskan kasus ijazah palsu dan menangkap seluruh pengguna ijazah palsu.
"Kami dari Aliansi Peduli Pendidikan (APM) Kabupaten Polman tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Forum Aksi Mahasiswa Untuk Demokrasi (FAM-D) dan Persatuan Mahasiswa untuk Rakyat (PEMURA), mendesak aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus penggunaan ijazah palsu dan menangkap seluruh pelakunya," kata Koordinator APM Kabupaten Polman, Syamsul, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan dunia pendidikan adalah faktor pendorong perubahan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya, dan ukuran kemajuan suatu daerah adalah banyaknya sumber daya manusia yang terdidik.
Namun yang terjadi di Kabupaten Polman ketika banyaknya sekolah dan kampus yang tumbuh layaknya jamur di musim hujan banyak kasus ijazah palsu.
"Seharusnya yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas sekolah dan kampus terutama Guru dan Dosen yang berkualitas, namun belakangan ini banyaknya isu yang berkembang di media sosial baik berita di TV, media cetak, dan online praktek perdangangan Ijazah yang dilakukan guru dan dosen," katanya.
Menurut dia, sudah sampai ke kota kecil dan pelosok desa praktek komersial dunia pendidikan terjadi di Polewali Mandar dan pada hari Kamis 11 juni 2015 sekitar kurang lebih pukul 17.30 Wita, salah satu oknum dari sekian banyaknya praktek perdagangan ijazah tertangkap basah di rumahnya saat operasi yang dilakukan Polres Polman
"Ini sangat mencederai dunia pendidikan Perguruan Tinggi terutama di Polman sehingga kami menolak keras praktek perdagangan ijazah S1 dan S2 mendesak kepada DPRD Polman untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini," katanya.
Menurut dia, Kapolres harus tegas sebagai aparat hukum dan jangan tebang pilih kasus ini juga harus diusut sampai seluruh wilayah Sulbar, praktek perdagangan Ijazah S1 dan S2 harus diberantas, empat oknum yang ter-Identifksi pengguna ijazah palsu.
Ia mengatakan Kapolres dan DPRD Polman juga harus mengusut semua pejabat pemerintahan yang menggunakan Ijazah S1 dan S2 untuk promosi jabatan, atau sejenisnya, selain itu juga kami mendesak Kapolres dan DPRD untuk bekerjasama menelusuri keabsahan seluruh Kampus yang ada di Polman.(skd)
