Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan mengurangi sebanyak 3.000 orang jumlah pegawai berstatus tenaga kontrak dalam upaya efesiensi.
"Pegawai berstatus tenaga kontrak di Mamuju, sangat banyak jumlahnya mencapai 6.547 orang, sehingga akan dikurangi sekitar 3.000 orang," kata Bupati Mamuju Sutinah Suhardi di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, meskipun dilakukan pengurangan namun pemerintah di Mamuju tetap membutuhkan tenaga kontrak sekitar 4.000 orang.
Menurut dia, pemerintah di Mamuju telah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk menganulir SK sebelumnya sehingga secara otomatis jumlah tenaga kontrak di Mamuju berkurang.
"Pemkab ini melakukan evaluasi dan hanya mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan pemerintahanya," katanya.
Namun tenaga kontrak pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak dikurangi.
Ia mengatakan, banyaknya tenaga kontrak yang mesti diberikan honor selama ini cukup membebani pendapatan daerah.
"Pengurangan tenaga kontrak di Mamuju, merupakan pilihan sulit yang harus diambil oleh pemerintah daerah," katanya.
Ia berharap tenaga kontrak yang masih dibutuhkan pemerintah dapat bekerja maksimal melayani masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD.
Pemkab Mamuju akan kurangi 3.000 tenaga kontrak
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi saat memberikan keterangan pers di Mamuju, Rabu (21/4/2021) ANTARA/M Faisal Hanapi
Pegawai berstatus tenaga kontrak di Mamuju, sangat banyak jumlahnya mencapai 6.547 orang, sehingga akan dikurangi sekitar 3.000 orang
