"Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya COVID-19," ucap Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Sigi, Rabu.
Pemkab Sigi, kata Samuel Pongi juga mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi yang dilaksanakan oleh jajaran Polri.
Polri menyelenggarakan Operasi Ketupat-2021 yang akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 -17 Mei 2021.
Operasi ini diharap dapat menekan laju peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19 di tanah air khususnya di Kabupaten Sigi, yang dilaksanakan oleh Polres Sigi bersama Pemkab Sigi.
Wakil Bupati mengatakan sesuai dengan arahan Kapolri bahwa menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen.
Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat, khususnya menjelang akhir sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri.
"Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang harus dipatuhi oleh semua pihak," ungkapnya.
"Ini merupakan tahun kedua Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93 persen setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 Hijriah," ungkapnya lagi.
Wabup Sigi memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Tinombala tahun 2021 di Kabupaten Sigi di halaman Polres Sigi, Rabu.
"Semangat yang ingin saya tanamkan dalam operasi ini adalah upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan. Prioritaskan langkah-langkah preventif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi prokes," ujarnya.
Ia menambahkan, laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir "ultimum remedium" secara tegas dan profesional kepada pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali, serta oknum-oknum masyarakat yang menimbulkan dampak negatif kesehatan secara luas dan menciptakan klaster baru COVID-19.
