Palu (ANTARA) - Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan pengelola zakat harus mengumumkan dana zakat yang terkumpul kepada masyarakat untuk diketahui, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan pengelolaan.
"Dana zakat adalah dana umat, dan untuk umat. Sudah sewajarnya terbuka dalam pengelolaan dana zakat tersebut," ucap Ketua Komisi Informasi Publik Sulteng Isman di Palu, Selasa.
Isman menyatakan dana zakat, tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan. Karena itu, pengelolaan dana tersebut harus bersifat terbuka dan transparan.
Dengan begitu, dana zakat yang dikelola oleh badan, lembaga, atau organisasi yang fokus terhadap hal itu, harus mengumumkan dana zakat yang terkumpul.
Begitu juga, dengan dana zakat yang dikelola oleh pegawai syara dan pengurus masjid di masing-masing masjid harus diumumkan.
"Kalau di masjid, biasanya ada pengumuman dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul, dan diumumkan oleh pengelola," ujarnya.
KIP Sulteng, kata dia, memandang bahwa mengenai pengelolaan dana zakat perlu disosialisasikan, utamanya menyangkut dari aspek informasi bahwa dana zakat yang terkumpul harus disampaikan, karena bukan informasi yang dikecualikan.
"Nah, ini memang butuh sosialisasi dan edukasi terhadap mereka yang belum mengetahui hal tersebut. Nah, Komisi Informasi mencoba untuk melakukan hal tersebut," ujar Isman.
Selama ini, Isman mengaku Komisi Informasi Sulteng belum mendapatkan ruang untuk melakukan kegiatan tersebut, serta belum bertemu dengan organisasi keagamaan seperti MUI di wilayah Sulteng untuk mengkomunikasikan hal tersebut.
"Kami harap ada dukungan dari MUI, agar hal ini bisa dilaksanakan demi kepentingan masyarakat," katanya.
KIP: Pengelola zakat harus umumkan dana zakat
Ketua Komisi Informasi Publik Sulteng Isman (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Dana zakat adalah dana umat, dan untuk umat. Sudah sewajarnya terbuka dalam pengelolaan dana zakat tersebut
