Pemprov: Pemanfaatan ruang pascabencana di Sulteng mengacu RDTR

id Sulteng ,Sandi ,Palu,Mudik,Bencana palu

Pemprov: Pemanfaatan ruang pascabencana di Sulteng mengacu RDTR

Pengendara sepeda motor melintas di dekat tambatan perahu di Pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Senin (26/4/2021). Pemerintah dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan mitigasi bencana dengan memasang papan peringatan kawasan rawan tsunami di sejumlah titik di pantai yang telah diterjang lima kali tsunami sejak tahun 1908 itu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp.

Rencana-rencana pemanfaatan ruang atau arahan pemanfaatan ruang di dalam RDTR tersebut bisa dilihat pada pada peraturan zonasinya

Palu (ANTARA) - Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Syaifullah Djafar menyatakan pemanfaatan ruang di daerah terdampak bencana tahun 2018 mengacu pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang diterbitkan masing-masing kepala daerah.



Yaitu berupa peraturan Wali Kota (Perwali) Palu, Peraturan Bupati (Perbup) Donggala, Sigi dan Parigi Moutong yang merupakan daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi tahun 2018 yang mana RDTR tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).



"RDTR di empat daerah itu sudah final (selesai dibuat). Sebelum Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, RDTR mesti mendapat persetujuan DPRD sebelum legal sebagai produk hukum. Tetapi setelah UU Cipta Kerja berlaku maka RDTR cukup dilegalkan melalui peraturan kepala daerah," katanya di Kota Palu, Senin.



Ia menjelaskan dalam RDTR itu diatur wilayah-wilayah atau area saja yang diizinkan untuk dilakukan pembangunan infrastruktur baik oleh masyarakat, investor termasuk pemerintah daerah dan pusat.



"Rencana-rencana pemanfaatan ruang atau arahan pemanfaatan ruang di dalam RDTR tersebut bisa dilihat pada pada peraturan zonasinya," ujarnya.



Peraturan zonasi yang tertuang dalam RDTR itu menunjukkan wilayah atau area mana saja yang diizinkan untuk dilakukan pembangunan tanpa syarat, diizinkan membangun dengan pembatasan bersyarat hingga dilarang membangun.



"Oleh sebab itu pemerintah daerah harus segera mensosialisasikan RDTR itu kepada masyarakat agar masyarakat tahu wilayah mana saja yang bisa dibangun atau dibangun dengan pembatasan dan dilarang," katanya.

Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar