Indonesia-Perancis kerja sama riset kelautan Indonesia

id riset kelautan,kerja sama Indonesia dan Perancis

Indonesia-Perancis kerja sama riset kelautan Indonesia

Penandatanganan Credit Facility Agreement of Procuremet of Multi-Purposes Research Vessels antara Kementerian Keuangan RI dengan Agence Française de Développement (AFD) di Jakarta, Rabu (9/06/2021). ANTARA/Humas BRIN

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Perancis bekerja sama untuk mendukung peningkatan kapasitas riset kelautan di Indonesia melalui penandatanganan Credit Facility Agreement of Procuremet of Multi-Purposes Research Vessels antara Kementerian Keuangan RI dengan Agence Française de Développement (AFD).

"Perancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia khususnya dalam kerja sama riset dan inovasi. Ke depan, kami melihat banyak potensi kerja sama riset dan inovasi antara Indonesia dan Perancis. Untuk itu kami akan membuka peluang ini kepada peneliti Indonesia, dan kami berkomitmen untuk selalu mendukung upaya peningkatan kerja sama ini lebih baik lagi," kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di  Jakarta, Rabu.

Kepala BRIN bersama Menteri Kelautan Perancis (French Minister of Maritime Affairs) Annick Girardin menyaksikan penandatangan perjanjian itu yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman dan Country Director Agence Francaise de Developpement Emmanuel Baudran di Gedung BJ Habibie.

Pinjaman luar negeri dari AFD kepada Indonesia senilai 107 juta dolar AS itu ditujukan untuk pembelian dan reparasi kapal penelitian serba guna yang dikelola Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di mana pemanfaatan dana pinjaman direncanakan selama lima tahun.

"Melalui LIPI dana ini akan dikelola untuk pembiayaan pengadaan Multi-Purposes Research Vessels atau Kapal Riset Multiguna dengan komponen 1 retrofit Kapal Baruna Jaya VIII dan 1 pengadaan kapal riset baru, serta pembangunan kapasitas SDM kelautan nasional," tutur Handoko.

Handoko menuturkan pihaknya mengapresiasi dukungan Pemerintah Perancis dalam pengembangan riset keanekaragaman hayati, khususnya yang bersumber dari keanekaragaman hayati laut.

Melalui dukungan pembiayaan dari perjanjian itu, Indonesia akan memperkuat armada kapal riset nasional yang diharapkan dapat secara optimal melayani kebutuhan serta meningkatkan kapasitas riset nasional khususnya terkait riset kekayaan hayati laut sebagai bagian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Handoko juga mengatakan pembentukan BRIN oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 April 2021 bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, serta riset dan inovasi nasional di Indonesia.

Selain mengintegrasikan lembaga riset yang dulu berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN juga mengintegrasikan unit riset yang saat ini berada di bawah beberapa kementerian teknis lain.


"Ke depan, saya akan membuka lebih banyak global platform untuk kerja sama riset dan inovasi dengan mitra dari luar negeri. Fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki dapat kita sinergikan bersama. Dengan integrasi ini, sumber daya riset juga akan lebih terkontrol dan pengelolaannya diharapkan menjadi lebih baik lagi," tutur Handoko.

Sementara itu, Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin mengatakan dengan didirikannya BRIN akan menjadi sinyal yang kuat untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia.

Dia menuturkan BRIN akan menjadi platform global penelitian dan berstandar internasional, dan berharap kerja sama riset antara Indonesia dan Perancis dapat ditingkatkan dan lebih erat lagi, khususnya di bidang maritim.

"Kita akan menandatangani nota kesepahaman ini untuk membuktikan bahwa hubungan Perancis dan Indonesia di bidang ini sudah lama terjalin melalui AFD dan IRD (Institut De Recherche Pour Le Developpement) yang didukung oleh Kedutaan Besar Perancis. Saya sangat mendukung usaha tersebut, yang sebenarnya juga menjadi salah satu fokus kami dalam bidang eksplorasi kelautan. Saya senang sekali menjadi menteri asing pertama yang berkunjung ke BRIN sejak BRIN dibentuk," ujar Annick.

Annick mengatakan saat ini Pemerintah Perancis telah melakukan rapat kabinet yang menghasilkan upaya strategi untuk eksplorasi komprehensif dasar laut.

Dia menuturkan Perancis memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup besar dalam bidang kemaritiman dan Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang besar. Hal itu mendorong Perancis menawarkan kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang penelitian, riset, pendidikan dan teknologi bidang kemaritiman.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Pemerintah Perancis memiliki strategi khusus untuk eksplorasi komprehensif dasar laut, saya kira saat ini baru sekitar 20 persen dasar laut yang telah dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal, dengan melibatkan riset dan pengembangan dengan pihak swasta, bukan hanya pemerintah saja," katanya.

Berdasarkan hasil kajian Feasibility Studies (studi kelayakan) yang dilakukan pada 2018-2019 dan rekomendasi Konsorsium Riset Samudera Nasional, Indonesia butuh penguatan kapasitas armada kapal riset dalam mendukung riset kelautan nasional. Rekomendasi tersebut juga menyebutkan perlunya dilakukan pembiayaan dari skema pinjaman luar negeri.

Pelaksana harian Kepala LIPI Agus Haryono mengatakan proyek pengadaan kapal riset multiguna merupakan upaya menjawab kebutuhan infrastruktur untuk membangun riset kelautan nasional.

Saat ini enam armada penelitian yang ada di Indonesia secara umum membutuhkan perbaikan guna memenuhi standar internasional.

"Melalui program ini diharapkan penggunaan dan pengelolaan armada secara terbuka dan profesional serta dimanfaatkan bersama sehingga fasilitas riset yang ada menjadi enabler dalam menciptakan ekosistem riset kelautan nasional," ujar Agus.

Selain kerja sama dalam bidang riset dan inovasi kelautan, Indonesia dan Perancis telah mempunyai payung kerja sama bilateral di bidang riset dan teknologi berdasarkan pada dua pengaturan yakni, yang pertama adalah Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis dalam Bidang Kerja Sama Riset Ilmiah, Teknologi dan Inovasi, yang telah ditandatangani di Jakarta pada 29 Maret 2017,

Yang kedua adalah Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kemitraan "Hubert Curien" Perancis–Indonesia melalui Program Nusantara.

Saat ini ada dua jenis Program Nusantara yaitu Mobility di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan riset teknologi dan inovasi bersama di bawah BRIN.

Selain itu Indonesia dan Perancis juga secara rutin menyelenggarakan Joint Working Group (JWG) dan High Level Meeting (HLM). JWG ke-11 dan HLM ke-2 telah dilaksanakan di Universitas Hasanuddin di Makassar pada Oktober 2019, yang memfasilitasi kemajuan dan evaluasi kegiatan tujuh Working Group bidang di bidang Higher Education Research Innovation Enterpreneurship (HERIE) Indonesia-Perancis.

Bidang HERIE itu adalah ketahanan pangan dan pertanian; obat kesehatan; teknik, mekanika, aeronautika dan energi (energi terbarukan dan alternatif); teknologi informasi dan komunikasi; ilmu sosial dan humaniora (politik hukum/pariwisata berkelanjutan/ekonomi); ekologi, ilmu lingkungan dan ilmu kelautan dan maritim; serta Konsorsium Manajemen Energi Prancis Indonesia (FICEM).

Oleh karena itu, kerja sama Indonesia dan Perancis antara LIPI dan IRD yang didukung oleh BRIN dan Kementerian Kelautan Perancis, diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.