Pemkot Palu fasilitasi penempatan pekerja migran ke Jepang

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, akan memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia asal ibu kota itu Provinsi Sulawesi Tengah itu untuk bekerja di Jepang.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto dari Palu Kamis mengatakan Pemkot Palu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerja sama pada Rabu (9/6) di Jakarta, sehingga pihanya siap memfasilitasi pekerja profesional asal kota itu untuk bekerja di luar negeri tersebut.

 Dia menjelaskan tujuan perjanjian kerja sama tersebut untuk membuka kesempatan kerja dan memberikan akses kecepatan informasi kepada masyarakat, termasuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan saat bekerja di luar negeri pekerja migran sebagai tenaga kerja terampil dan profesional di berbagai sektor.

"Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kegiatan pelatihan atau penguatan kapasitas calon pekerja migran sebelum dikirim ke luar negeri," ujarnya.

Ia mengatakan melalui kerja sama dengan BP2MI itu, Kota Palu mendapatkan kuota 1.000 tenaga kerja profesional untuk pengiriman tahap awal ke Jepang karena salah satu kebutuhan negara itu yakni tenaga kerja di bidang kesehatan dengan standar gaji berkisar 20-30 juta lebih dalam masa kontrak lima tahun.

Menurut dia, perlindungan pekerja migran Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, yang mana dalam perlindungan tersebut bukan hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sampai tingkat pemerintah desa.

Untuk menindaklanjuti kerja sama itu, kata dia, Pemkot Palu dalam waktu dekat segera melakukan sosialisasi bersama pihak BP2MI sekaligus menginventarisir tenaga kerja di Palu di masing-masing sektor agar dapat memenuhi kuota tersebut.

"Meski begitu, dalam perekrutannya nanti dilakukan seleksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh negara yang membutuhkannya," ujarnya.

Pemkot Palu, lanjut dia, juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti perbankan untuk memberikan jaminan pinjaman dan tabungan untuk kebutuhan hidup pekerja migran, dan akan menggandeng BPJS Jamsostek untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja dan juga mendapatkan layanan kesehatan maupun santunan uang tunai.