BPBD Parimo usulkan ke Pemprov Sulteng pemenuhan hunian korban banjir

id Bpbdparimo, Idran, rehab-rekon, pemkabparimo, Sulteng,BPBD Parimo usulkan ke Pemprov Sulteng,usul ke Pemprov Sulteng pem

BPBD Parimo usulkan ke Pemprov Sulteng  pemenuhan hunian korban banjir

Arsip- Sejumlah rumah warga di muara sungai Dolago di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terpaksa dibongkar pemiliknya karena terancam hanyut bila terjadi banjir susulan. Hingga kini sedikitnya 13 unit rumah di desa itu hanyut terseret banjir dan sekitar 20 unit rumah lainya juga terancam, serta memaksa sekitar 138 jiwa warga setempat mengungsi. ANTARA/Moh Ridwan

Parigi (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong segera mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah soal bantuan pemenuhan hunian kepada korban banjir di wilayah tersebut.

"Kami sedang menyiapkan dokumen untuk diusulkan ke Pemprov Sulteng dalam rangka permintaan bantuan pemenuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat dampak banjir di sejumlah wilayah di sini pada tahun 2020," kata Kepala BPBD Kabupaten Parigi Moutong Idran yang ditemui, di Parigi, Senin.

Ia memaparkan, sebelumnya Pemkab Parigi Moutong melalui pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun lalu untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian dalam rangka penanggulangan dampak bencana banjir di kabupaten itu.

"Kurang lebih 14 rumah yang menjadi sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Boyantongo dan Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan sebagai wilayah terdampak parah," ujar Idran.

BPBD menyebut, tidak ada opsi relokasi korban banjir oleh Pemkab Parigi Moutong, sehingga diupayakan korban bencana masih tetap tinggal dan menetap di desa mereka.

Dikatakannya, pemenuhan hunian terhadap korban banjir diupayakan menggunakan skema rumah khusus, karena pertimbangan pemerintah hanya 14 rumah yang hanyut diterjang banjir saat peristiwa itu.

Hingga setahun pascabanjir, warga yang terdampak khususnya warga kehilangan tempat tinggal belum memiliki hunian tetap, bahkan informasi BPBD sebagian dari mereka masih mengontrak rumah.

"Kami berharap usulan ini dapat ditindak lanjuti Pemprov Sulteng, agar kegiatan pembangunan hunian bisa secepatnya terealisasi," ucap Idran.
Ia mengimbau, warga terdampak bencana agar tetap bersabar, sebab pemerintah sedang mengupayakan agar hak-hak mereka bisa terakomodasi.

"Pemerintah daerah tidak menutup mata soal pemenuhan hak korban bencana. Pemerintah tetap berusaha supaya korban banjir bisa tinggal di tempat yang layak, dengan upaya-upaya dilakukan pemerintah, maka masyarakat kami minta tetap bersabar," demikian Idran.