Wapres Maruf: Pemda bekerja lebih keras agar kasus COVID-19 landai

id Wapres,Ma'ruf Amin,Yogyakarta,Sri Sultan Hamengkubuwono X,COVID-19,PPKM

Wapres Maruf: Pemda bekerja lebih keras agar kasus COVID-19 landai

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Yogyakarta secara virtual dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu (28/7/2021). (Asdep KIP Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih keras dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga kasus penularan menjadi landai.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Yogyakarta secara virtual, Rabu.

"Selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat, kehidupan kita bisa normal lagi," kata Wapres di Jakarta, Rabu.

Penyesuaian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu sinergisme antara seluruh pemda dan pemerintah pusat.

"PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM berdasarkan level," tambahnya.

Wapres juga berpesan kepada Sri Sultan dan jajaran Satgas COVID-19 Provinsi Yogyakarta untuk meningkatkan tes kepada masyarakat karena positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data yang diterima, Wapres menyebutkan positivity rate di Provinsi Yogyakarta masih tinggi sebesar 41 persen.

"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tutur Wapres.

Sementara itu, Sri Sultan melaporkan data persebaran COVID-19 di Yogyakarta mengalami penurunan di tempat umum, seperti tempat belanja (38 persen), tempat wisata (29 persen), stasiun dan bandara (70 persen) serta tempat kerja (25 persen).

Namun kenaikan justru terjadi di sekitar lingkungan perumahan sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru di tempat tinggal, kata Sri Sultan.

"Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke desa atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya," kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga menjelaskan berbagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat telah dilakukan dengan membentuk Gerakan Jaga Warga yang melibatkan masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga," ujarnya.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar