NasDem Sulteng: Pemprov harus kurangi mobilitas warga tekan COVID-19

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan pemerintah setempat harus mengurangi mobilitas warga sebagai upaya menekan lonjakan kasus konfirmasi COVID-19.

"Sikap kami NasDem Sulteng yakni mendorong pemerintah memberi respons lewat empat hal, salah satunya yakni pemerintah harus menurunkan mobilitas sosial," ucap Ketua DPW Partai NasDem Sulteng Atha Mahmud di Palu, Sabtu.

Pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Sulteng Atha Mahmud sekaitan dengan perkembangan kondisi kasus COVID-19 di wilayah Sulteng yang beberapa hari terakhir ini meningkat drastis.

Hal itu dibuktikan dengan data Pusdatina COVID-19 Pemprov Sulteng. Berdasarkan data Pusdatina per tanggal 6 Agustus 2021 bahwa kasus positif COVId-19 bertambah 1.566 kasus, sehingga total kumulatif kasus positif COVId-19 di Sulteng berjumlah 27.893 kasus.

Atas kondisi ini, DPW Nasdem Sulteng memandang bahwa mengurangi mobilitas sosial menjadi salah satu cara untuk menekan lonjakan kasus COVID-19.

Atha Mahmud juga menyebut bahwa Pemprov Sulteng perlu memasifkan testing dan tracing penduduk berdasarkan data paparan dan penentuan wilayah zona merah, hitam, orange.

Serta, hasil testing harus segera dimobilisasi ke pusat-pusat isolasi, maupun monitoring isolasi mandiri secara efektif dan meminta kepada pemerintah pusat meningkatkan pasokan vaksin karena warga Sulteng memiliki minat yang tinggi untuk vaksinasi.

"Ini harus dilakukan sebagai antisipasi mencegah penumpukan pasien di rumah sakit, seperti saat ini di mana rumah sakit telah mengalami kelebihan pasien COVID, sehingga tidak dapat menampung," sebutnya.

"Pemerintah pusat harus membantu Sulteng lewat pembangunan rumah sakit modular karena kondisi rumah sakit kita yang kapasitasnya belum sanggup mewadahi kebutuhan saat ini," kata Atha Mahmud.

Atha menyarankan kepada Gubernur Sulteng Rusdy Mastura untuk mendesak pemerintah daerah kabupaten/kota menginisiasi pembangunan pusat-pusat isolasi di tingkat Kabupaten/Kota memanfaatkan gedung seperti sekolah, dan balai-balai pertemuan, untuk mencegah terjadinya penumpukan pasien COVID di rumah sakit.

Nasdem Sulteng, ujar Atha juga meminta kepada Pemprov Sulteng untuk memperhatikan warga yang menjalani isolasi mandiri.

"Perlu ada koordinasi yang lebih efektif di antara kepala daerah dan gubernur untuk mencari solusi. Anggaran biaya tidak terduga harus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan praktis penanganan COVID seperti vitamin dan oksigen, bagi warga yang menjalani isolasi mandiri," ungkapnya.