Dinsos Sulteng distribusikan 210 ton beras untuk penanganan COVID-19

id Dinsos Sulteng, Ridwan minum, CBP, beras, bansos, Pemprov Sulteng

Dinsos Sulteng  distribusikan 210 ton beras untuk penanganan COVID-19

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Ridwan Mumu. ANTARA/Moh Ridwan

Palu (ANTARA) - Dinas Sosial Sulawesi Tengah telah mendistribusikan kurang lebih 210 ton beras cadangan pemerintah kepada 13 kabupaten dan kota di provinsi itu guna membantu penanganan COVID-19.

"Cadangan beras pemerintah kemudian disalurkan kepada masyarakat rentan perekonomiannya akibat dampak pandemi," kata Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ridwan Mumu di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan masing-masing daerah mendapat jatah 15 ton, kecuali Kabupaten Morowali Utara 30 ton, karena kabupaten itu harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Dalam penyaluran beras ke kabupaten/kota, Pemerintah Sulteng bekerja sama dengan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang membidangi logistik, dengan harapan suplai bahan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di provinsi ini.

"Urusan logistik tidak lepas dari peran Bulog. Cadangan beras pemerintah diambil dari gudang Bulog Sulteng di Palu, kemudian disalurkan ke masing-masing daerah melalui jalur darat," ungkap Ridwan.

Pemprov Sulteng memberikan dukungan penuh terhadap penanganan COVID-19, terlebih upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui berbagai kegiatan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti daerah, di antaranya penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang penyalurannya melalui Kantor Pos untuk warga kurang mampu dan sejumlah bantuan lainnya lintas kementerian.

Pihaknya siap membantu Pemkot Palu menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas warga yang berbasis kawasan atau karantina mikro efektif dengan menyalurkan logistik kepada warga yang terdampak kebijakan itu.

Bahkan, Dinsos Sulteng telah menyiapkan beras sebanyak 15 ton jika pemerintah setempat membutuhkan tambahan logistik dalam penerapan kebijakan itu.

"Sejak 'lock' (karantina wilayah, red.) mikro efektif diterapkan pemerintah kota terhadap sejumlah kelurahan di Palu, kami ikut andil dengan mendirikan dapur umum untuk melayani kebutuhan makan warga tiga kali sehari. Kebijakan Pemkot Palu direspons baik oleh gubernur," demikian Ridwan.