Kementerian Ketenagakerjaan mendukung Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja lokal berkompetensi untuk magang ke Jepang dalam program Specified Skilled Workers (SSW).
"Iya, setelah kami beraudiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Jakarta pada Selasa (7/9), mereka merespons baik dan mendukung langkah dilakukan Pemerintah Kota Palu," kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto yang dihubungi di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan program SSW bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka Kota Palu berada di angka 8,38 persen atau tertinggi di antara 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (BPS 2020).
Oleh karena itu, katanya, program SSW menjadi salah satu jawaban meminimalisasi angka tersebut. Kota Palu mendapat kuota 1.000 tenaga kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.
"Kami juga telah melaporkan ke Menteri Ketenagakerjaan tentang tahapan-tahapan yang sudah dilalui dalam menyiapkan tenaga kerja dan saat ini tahapan itu telah memasuki pelatihan bahasa asing sebagai syarat mutlak agar bisa bekerja di luar negeri," kata Setyo.
Ia menambahkan pelatihan bahasa Jepang ditarget dua bulan ke depan selesai, dimulai September-Oktober 2021. Dalam kegiatan itu, peserta yang lulus akan mendapat sertifikat atau lisensi.
Setelah pembekalan bahasa selesai, tahapan selanjutnya pelatihan kemampuan atau keterampilan pada masing-masing bidang sesuai disiplin ilmu dan pilihan kerja.
"Tahap awal baru sekitar 350 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan ikut pelatihan bahasa asing. Kami berharap gelombang selanjutnya lebih banyak supaya bisa memenuhi kuota 1.000 tenaga kerja untuk tenaga kerja Kota Palu," ucap dia.
Ia mengemukakan Kementerian Ketenagakerjaan tidak sebatas mendukung program SSW, tetapi salah satunya juga memfasilitasi rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian penyiapan sarana untuk mengasah keterampilan tenaga kerja lokal yang berkompetisi.
"Kementerian terkait direncanakan ikut melakukan asesmen terhadap kesiapan lahan untuk rencana pembangunan BLK, selain itu juga jangkauan layanan menjadi pertimbangan apakah hanya melayani Kota Palu atau wilayah Sulawesi Tengah hingga lintas provinsi, ini yang dilakukan ke depan," demikian Setyo.
