Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengupayakan warga yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan, dapat mengelola hutan dan lahan secara optimal untuk kesejahteraannya.
"Reforma agraria merupakan pintu masuk strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam mengurus kepentingan rakyat, untuk memperoleh hak paling dasar, yaitu akses terhadap sumber penghidupan seperti tanah dan sumber agraria yang meliputinya," ucap Bupati Sigi Mohamad Irwan di Sigi, Sulteng, Kamis.
Reforma agraria menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan akses kepada masyarakat di daerah tersebut agar dapat mengelola potensi hutan dan lahan.
Irwan mengemukakan sejak periode pertama kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Sigi telah berjuang untuk memenuhi hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan dan di sekitar hutan lewat usulan tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial ke pemerintah pusat.
Total luas usulan reforma agraria Kabupaten Sigi seluas 185.742,07 hektare, yang telah diperjuangkan sejak 2016 hingga saat ini. Total luas reforma agraria itu terdiri atas luas usulan TORA dalam kawasan hutan 85.978,73 hektare, usulan TORA di luar kawasan hutan seluas 23.172,01 hektare, perhutanan sosial (hutan desa) 7.806,14 hektare dan hutan adat 68.785,20 hektare.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memperjuangkan reforma agraria bersama masyarakat di daerah itu, untuk memberikan hak dan kepastian bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar dapat mengelola hutan.
"Hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan ialah bahwa dengan letak geografis, topografi dan keunikan yang dimiliki Kabupaten Sigi berpadu membentuk identitas dan karakter sosial budaya masyarakat Kabupaten Sigi. Termasuk yang sangat dirasakan oleh dunia ialah persediaan oksigen di Bumi dengan sumber daya alam lestarinya," katanya.
"Namun sayang, rakyat Sigi masih hidup dalam ketidakpastian atas hak kelola dan harus menjalani kemiskinan. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi rakyat Sigi untuk keluar dari garis kemiskinan," ujarnya.
Irwan meyakini bahwa reforma agraria menjadi satu pendekatan dan keberpihakan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
"Pada dasarnya Pemkab Sigi terus mengupayakan segala sesuatu yang dapat bernilai ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat Sigi, dengan tidak mengesampingkan pelestarian alam, seperti pengembangan produk industri kecil menengah yang tengah digenjot Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, baik itu produk olahan kopi maupun sektor agribisnis lainnya," sebutnya.
Berita Terkait
DPRD dan Pemkab Sigi tetapkan perda layanan kesehatan dan pendidikan
Jumat, 29 Maret 2024 12:56 Wib
Istri Bupati Sigi siap maju Pilkada Sigi
Jumat, 29 Maret 2024 12:44 Wib
Sigi minta ruas Bora-Pandere masuk jadi Inpres Jalan Daerah
Kamis, 28 Maret 2024 17:01 Wib
Sigi pastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Kamis, 28 Maret 2024 13:57 Wib
Presiden tinjau panen padi di Sigi mencapai 6,2 ton per hektare
Rabu, 27 Maret 2024 13:28 Wib
Presiden Jokowi resmikan Bendungan Gumbasa Sulteng naikkan produksi pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 13:26 Wib
Bawaslu Sigi lanjutkan pleno dugaan penggelembungan suara
Selasa, 26 Maret 2024 12:50 Wib
Pemkab Sigi imbau masyarakat jaga ketertiban selama kunker Presiden Jokowi
Selasa, 26 Maret 2024 9:32 Wib