"Kami selalu berusaha mendorong kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi dalam acara dialog virtual bertajuk program pemerintah untuk bantu nelayan," Kamis (30/9).
Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP mengusung sejumlah program salah satunya asuransi nelayan, yang secara kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, lalu berbagai fasilitas pendanaan serta pelatihan diversifikasi usaha.
Ia menegaskan, bahwa setiap bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan konsep bottom up (dari bawah ke atas) sehingga lebih tepat sasaran.
"Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ‘dikembalikan’ kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil,” jelas Zaini.
Untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan, katanya, KKP juga mencoba membiasakan nelayan menabung.
“Melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan
dan Perikanan yang juga berfungsi sebagai kartu ATM,” tutur Zaini menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya.
Menurut KKP, sektor perikanan Indonesia cukup besar namun belum dioptimalkan, oleh karena itu dalam memanfaatkan kekayaan alam kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka menyeimbangkan faktor ekonomi dan ekologi.
Guna regenerasi nelayan, pemerintah juga telah memprogramkan 'Bangga Menjadi Nelayan' untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.
Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim menjelaskan, bahwa pandemi berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
“Mengingat COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya,” ucap Halim.
Hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan dengan demikian mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produk melalui sistem daring.
Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlingungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialiasi protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
"Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan
secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," ujar Halim
Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Toga Mahaji mengharapkan, pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat.
"Kami juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik, mengingat nelayan hanya melaut delapan bulan dalam setahun," demikian Mahaji.
