Palu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (KPU Sulteng) menggencarkan pendidikan pemilih bagi warga yang berada di wilayah perbatasan dan terpencil antar-kabupaten/kota dan antar-provinsi di wilayah setempat.
"Meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih bagi warga di perbatasan dan terpencil menjadi satu fokus KPU di persiapan Pemilu 2024," ucap anggota KPU Provinsi Sulteng Bidang Sosialisasi Sahran Raden, dalam webinar Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat di daerah perbatasan, menguak masalah dan tantangannya, Rabu, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buol.
Sahran Raden mengemukakan warga pemilih yang berada di wilayah perbatasan dan terpencil antar-kabupaten/kota dan provinsi, menjadi satu komponen yang rentan dalam kepemiluan.
"Misalnya warga di perbatasan Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Poso, serta warga di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala," sebutnya.
Salah satu potensi kerentanan ialah, warga di daerah perbatasan kadang menjadi objek mobilisasi masa saat pemungutan suara, untuk kepentingan tersendiri bagi oknum tertentu dalam pemilu.
Sahran Raden mengatakan mobilisasi masa yang dilakukan oleh oknum tertentu di wilayah perbatasan dan terpencil menjadi satu masalah tersendiri dalam kepemiluan.
"Ini satu problem dan tantangan terbesar di perbatasan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di daerah," kata Sahran.
Selain itu, problem dan tantangan yang dihadapi oleh KPU di wilayah perbatasan adalah, kata Sahran, mengenai problem daftar pemilih dan politik uang.
"Politk uang ini menjadi satu kejahatan politik yang terjadi di daerah perbatasan," ujarnya.
Tantangan lainnya ialah, akses informasi berupa infrastruktur dan fasilitas informasi yang sangat rendah di wilayah perbatasan dan terpencil, membuat warga sulit mengakses informasi mengenai kepemiluan.
Belum lagi menyangkut dengan kondisi sosial ekonomi dan apatisme masyarakat karena terpinggirkan dan dikucilkan oleh negara, serta kondisi geografis wilayah sulit dan TPS relatif jauh, menjadi tantangan bagi KPU.
Oleh karena itu, KPU Sulteng, kata Sahran berharap agar pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur dan fasilitas informasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil, agar sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilaksanakan secara optimal oleh KPU.
"Akses pemilu yang sangat terbatas, mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh informasi pemilu secara utuh," ungkapnya.
Meski begitu, ujar Sahran Raden, KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berupa memberikan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman warga tentang kepemiluan secara optimal dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh KPU.
"Bagaimana membangun kesukarelaan warga di perbatasan untuk berpartisipasi secara aktif di berbagai tahapan kepemiluan, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, agar mereka memiliki pengetahuan yang kuat.
Ia menambahkan, hal ini harus didukung dengan sinergi antara pemerintah daerah, KPU, dan semua pihak dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.
KPU Sulteng gencarkan pendidikan pemilih bagi warga perbatasan
Anggota KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden. (ANTARA/HO-Dok KPU Provinsi Sulteng)
