Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan dukungan pembentukan forum pengurangan risiko bencana dalam rangka membantu pemerintah mengoptimalkan mitigasi di tengah masyarakat.
"Forum ini sangat baik untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman tentang kebencanaan, karena Palu berada di lempeng sesar aktif, sebagai mana peristiwa 28 September 2018," ujar Hadianto saat menghadiri lokakarya pra kongres pembentukan forum pengurangan risiko bencana, di Palu, Senin.
Menurut wali kota, langkah diambil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung di bidang kebencanaan merupakan langkah tepat membuka cakrawala publik pentingnya mengantisipasi dampak bencana.
Sebab,kata dia, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam urusan pengurangan risiko, sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama membangun Kota Palu yang tangguh terhadap bencana.
"Pemkot Palu sangat membuka diri dalam penguatan forum tersebut, apalagi berkaitan dengan regulasi apa yang harus didorong dengan skema jelas sesuai kondisi potensi kebencanaan di Kota Palu," ujar Hadianto.
Lokakarya pengurangan risiko bencana, diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu bersama Yayasan Islamic Relief Nederland bertajuk "Hidup di Atas Patahan".
Ia memaparkan, Pemkot Palu juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengurangi resiko kebencanaan, salah satunya adalah menyiapkan pembangunan kota baru atau kota satelit.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara lisan sudah menyampaikan persetujuan untuk pembangunan kota baru. Dari luas lahan 479 hektar yang dibutuhkan, 300 hektar Insya Allah sudah siap. Kota baru ini sangat dibutuhkan, yang diharapkan menjadi kota cadangan dan kota yang siap menghadapi bencana," tutur Hadianto.
Ia mengungkapkan, bahwa tahun 2022 Pemkot Palu juga sudah siap membangun ruang terbuka hijau (RTH) untuk untuk kepentingan evakuasi.
"Semua upaya kita lakukan sebagai langkah mempersiapkan diri," demikian Hadianto.
