Jakarta (antarasulteng.com) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyinggung perombakan Kabinet Kerja dan kriteria untuk melakukan itu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi menjadi bahan pertimbangan.
"Itu hanya sebagian kecil, saya kira bukan hanya ini. Ini tentu menjadi bagian daripada penilaian umum, tetapi tidak jadi bagian utama suatu kalau bicara tentang perombakan kabinet," kata Kalla, usai menyaksikan penyerahan laporan evaluasi kinerja di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ukuran suatu menteri digeser dari susunan kabinet bukan hanya berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja kementeriannya.
Kinerja yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja seluruh kementerian cukup baik dengan nilai rata-rata 65 atau masuk dalam predikat B.
"Cukup baik, karena persoalannya semakin tinggi, katakanlah anggaran semakin tinggi dan bebannya semakin rumit. Yang penting ada kenaikannya, karena angka-angka itu dilihat tahun per tahun," kata Wapres.
Dari 86 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mendapat penilaian tercatat 22 di antaranya mendapat predikat CC (cukup), 39 mendapat predikat B (baik), 21 mendapat B (sangat baik), dan hanya empat memperoleh predikat A.
Sejumlah kementerian yang mendapat nilai paling buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja. Belum ada keterangan soal Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan.
Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan kementerian itu pada 2010.
Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya.
Dalam penyerahan laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.
Selain itu hadir pula Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek.
Jusuf Kalla Singgung Kriteria Perombakan Kabinet
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)
...ukuran suatu menteri digeser dari susunan kabinet bukan hanya berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja kementeriannya.
