Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah fokus untuk memperkuat ketahanan pangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19.
"Pangan menjadi fokus utama kami, sekaligus mengatasi kondisi rawan pangan," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido dalam rapat Tim percepatan inflasi daerah di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan penanganan urusan pangan juga memiliki peran penting dalam menyelamatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Penanganan kebijakan pangan dapat mengatasi persoalan distribusi produk terhambat serta produk yang kurang diserap pasar karena daya beli masyarakat menurun hingga berujung pada inflasi.
Penanganan kebijakan pangan dapat mengatasi persoalan distribusi produk terhambat serta produk yang kurang diserap pasar karena daya beli masyarakat menurun hingga berujung pada inflasi.
Guna memulihkan situasi itu, Pemkot Palu menggelontorkan berbagai program stimulus bagi masyarakat, termasuk UMKM dalam bentuk penguatan dan inkubator bisnis berbasis digital yang diharapkan dapat menjadi strategi baru dalam percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Dalam menjaga keberlangsungan pangan, Pemkot Palu menekankan agar instansi di lingkungan pemerintahan saling bergandengan dan bergotong royong menjaga ketersediaan pasokan komoditas, supaya tidak terjadi lonjakan harga.
"Berdasarkan data statistik kota Palu, laju inflasi yang berfluktuasi setiap bulan sebelum penerapan PPKM pada Juli lalu, Palu tercatat berada di angka 0,11 persen. Keadaan ini terjadi karena daya beli masyarakat menurun sejak diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah," ungkap Reny.
Meski demikian, seiring dengan kondisi perekonomian berjalan dari waktu ke waktu, laju inflasi pun kian melandai dan terlihat pada September terjadi deflasi sebesar 0,01 persen yang tercatat terendah di kawasan Sulawesi, Maluku Papua (Sulampua) maupun secara nasional.
"Inflasi Kota Palu delapan bulan terakhir atau periode Januari-September berada di angka 1,12 persen dan angka ini dinilai masih dalam kategori inflasi yang wajar," kata Reny menambahkan.
Lebih lanjut, gambaran kebijakan PPKM level 4 hingga level 2 memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi di Palu, pertanian misalnya, selama penerapan kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan.
Saat ini, komoditas pangan strategis Kota Palu, katanya, mulai dari beras, jagung , daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai besar, bawang merah dan bawang putih masih tersedia sebagai konsumsi masyarakat dengan harga berfluktuasi.
"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas pertanian di daerah ini dengan memanfaatkan enam kecamatan sebagai wilayah potensial pada sektor pertanian," demikian Reny.
