Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengaku tidak bisa menambah alokasi dana tidak langsung di rencana APBD (RAPBD) 2022 karena keuangan daerah mengalami defisit.
"Kondisi RAPBD yang sangat defisit sulit untuk mengakomodasi permintaan penambahan anggaran, untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana, dan kebutuhan mendesak yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi," kata Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran saat membacakan jawaban bupati atas pandangan fraksi pada sidang paripurna di DPRD, Jumat.
Ia menjelaskan, pandangan Fraksi NasDem yang meminta pemerintah untuk menambah alokasi dana tidak terduga sebesar lima persen, sangat terpaksa tidak bisa terakomodasi karena struktur APBD tidak kondusif.
Mengingat, kebutuhan belanja pegawai daerah tahun depan diproyeksikan cukup besar.
"Ketersediaan anggaran akan di sesuaikan dengan kebutuhan prioritas," ujar Zulfinasran.
Di kesempatan itu, Sekda juga menjawab atas permintaan fraksi tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia (SDM).
Sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Dinas Pendidikan setempat menargetkan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan harapan anak usia sekolah wajib mengenyam pendidikan.
"Pendidikan formal dilakukan dengan program wajib belajar sembilan tahun, dan 12 tahun mengacu pada mutu pendidikan. Sedangkan pendidikan non formal terlayani pada pendidikan kesetaraan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan besaran anggaran dialokasikan untuk pendidikan kurang lebih 20 persen," ucap Zulfinasran.
Ia menambahkan, di sektor pembangun kesejahteraan masyarakat adil dan makmur, maka perlu disertakan keadilan dalam pembangunan infrastruktur.
"Anggaran pembangunan lanjutan telah diusulkan ke Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kami menunggu jawaban dari pengusulan itu, dan semoga dapat direalisasikan," demikian Zulfinasran.
