Pendapatan daerah Kota Palu 2022 ditargetkan Rp1,3 triliun

id Sulteng,Sandi,Palu,Ppkm,Apbd

Pendapatan daerah Kota Palu 2022  ditargetkan Rp1,3 triliun

Asisten I Pemkot Palu Moh. Rifani membacakan penjelasan Wali Kota Palu terhadap Raperda APBD Kota Palu tahun 2022 dalam rapat paripurna yang diadakan DPRD Kota Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Selasa (23/11). ANTARA/Muhammad Arsyandi

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan pendapatan daerah pada 2022 sebesar Rp1,3 triliun yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2022.

Asisten I Pemerintah Kota Palu Moh. Rifani saat membacakan penjelasan Wali Kota Palu terhadap Raperda APBD Kota Palu tahun 2022 dalam rapat paripurna yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Selasa mengatakan target pendapatan daerah sebesar Rp1,3 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp321 miliar, pendapatan transfer Rp965 miliar dan pendapatan daerah lainnya Rp50 miliar.

Adapun belanja daerah yang ditargetkan Pemkot Palu tahun 2022 sebesar Rp1,4 triliun yang meliputi belanja operasi Rp1,1 triliun, belanja modal Rp277miliar dan belanja tidak terduga 16 miliar.

"Kemudian pembiayaan daerah pada tahun 2022 ditargetkan sekitar Rp141 miliar,"ujarnya.

Rifani menerangkan penyusunan Raperda APBD Kota Palu tahun 2022 adalah suatu rencana keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Hal tersebut penting dilaksanakan, agar dalam pengoperasiannya, tidak terjadi hambatan dan permasalahan yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Palu.

"APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD Kota Palu tahun 2022 diklasifikasikan menurut keperluan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam undang-undang," ucapnya.

Ia mengatakan dalam menyusun APBD tahun 2022, Pemkot Palu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 meliputi anggaran untuk mendukung program pemulihan daerah, terkait percepatan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi.

Selain itu dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan layanan publik.

Selanjutnya perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

"Berikutnya dukungan kelurahan dalam penanganan COVID-19 melalui pos-pos komando yang dibentuk. Insentif kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan belanja kesehatan lainya, sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021