Palu, (antarasulteng.com) - Penjabat Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate mengemukakan lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Palu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat bertujuan untuk menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan jujur yang terhindar dari praktek-praktek KKN," ungkap Pj Wali Kota di Palu, Sabtu.
Hidayat mengatakan lelang jabatan merupakan suatu metode untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas yang dapat menghasilkan pejabat yang memiliki integritas dan kapasitas yang memadai.
Hasil dari lelang jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota itu akan menjadi landasan untuk mengangkat dan melantik pejabat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
"Acuan kita adalah hasil dari lelang jabatan, jika pada lelang jabatan ada pejabat yang tidak mencapai kredit poin, maka secara otomatis tidak mendapat jabatan," ujarnya.
Namun lelang jabatan yang akan dilaksanakan tidak diperuntukkan secara terbuka dan umum, melainkan khusus bagi pejabat di lingkungan Pemkot Palu.
"Kami belum melakukan secara terbuka atau umum, yang dapat diikuti oleh seluruh pejabat eselon II di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Lelang ini hanya dikhususkan bagi pejabat di lingkup Pemkot Palu," sebutnya.
Saat ini pemerintah Kota Palu lewat Badan Kepegawaian Daerah sedang melakukan pendataan dan pengurusan berkas yang kemudian diantar ke BKN dan Menpan-RB.
Setelah itu, Pemkot Palu akan membentuk tim pansel yang akan bertugas untuk menangani lelang jabatan eselon II.
"Masih banyak tahapan dan proses yang harus dilakukan, olehnya lelang kemungkinan akan dilaksanakan dan dilanjutkan oleh Wali Kota Palu terpilih," urainya.
Wali Kota: Lelang Jabatan Hindari KKN
Moh. Hidayat Lamakarate (ist)
Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan jujur yang terhindar dari praktek-praktek KKN
