Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengupayakan percepatan pemulihan dan penyelesaian dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tahun 2018, yang menimpa Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan sebagian Parigi Moutong (Padagimo).
"Penanganan dampak bencana ini saya utamakan demi percepatan pemulihan masyarakat dan daerah," ucap Rusdy Mastura di Palu, Rabu.
Rusdy Mastura mengatakan berdasarkan evaluasi Pemprov Sulteng terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, ditemukan beberapa kendala, sehingga terjadi pelambatan penyelesaian dampak bencana dalam skema rehabilitasi-rekonstruksi, yakni berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018.
"Saya berjuang untuk perpanjangan Inpres rehabilitasi-rekonstruksi ini," ujarnya.
Mengenai ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Rusdy Mastura mengalokasi anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan hunian tetap penyintas gempa dan likuefaksi Petobo, pembebasan lahan pembangunan hunian tetap penyintas gempa dan tsunami di Kelurahan Talise senilai Rp3,5 miliar.
Sedangkan pembebasan lahan pembangunan SPAM senilai Rp2,6 miliar, serta mendukung percepatan rehabilitasi-rekonstruksi dampak gempa dan likuefaksi di Kabupaten Sigi senilai Rp6 miliar, dan percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Kabupaten Donggala senilai Rp12, miliar.
Bencana alam 2018 menimpa Padagimo, memberikan dampak yang sangat luas dan berkepanjangan, salah satunya meningkatnya angka kemiskinan daerah, khususnya di wilayah Padagimo.
Karena itu, percepatan pemulihan dan penanganan dampak bencana, kata Gubernur Rusdy, merupakan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir menyatakan masalah terkait dengan penanganan dampak bencana alam 2018 yang hingga kini belum selesai akan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pemprov Sulteng menyebut Wapres Ma'ruf Amin direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Palu, pada Kamis (6/1) untuk mengevaluasi penanganan dampak bencana alam 2018.
"Seluruh permasalahan terlebih dahulu di diinventarisasi, baik sarana, prasarana dan infrastruktur, khususnya lahan dan air bersih sehingga setiap kendala dan masalah akan disampaikan kepada bapak Wakil Presiden RI, sebagai bahan laporan bersama melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah," kata Ma'mun Amir.
Berita Terkait
OJK Sulteng terima 207 layanan konsumen sampai Maret 2024
Kamis, 2 Mei 2024 14:06 Wib
Pemprov Sulteng beri penghargaan pada tenaga kependidikan pada Hardiknas
Kamis, 2 Mei 2024 12:00 Wib
BMKG imbau warga Sulteng gunakan masker untuk hindari dampak abu vulkanik
Rabu, 1 Mei 2024 21:43 Wib
Kemenkumham-Sulteng dan DJKI catatkan alarm likuefaksi sebagai KI
Rabu, 1 Mei 2024 17:13 Wib
Brida Sulteng laksanakan 14 riset selama tahun 2023
Rabu, 1 Mei 2024 13:00 Wib
Pemprov Sulteng koordinasikan terkait upaya pengembangan desa wisata
Rabu, 1 Mei 2024 12:59 Wib
Pemprov-Sulteng masuk nominasi ajang Paritrana AWARD 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:04 Wib
Pemprov-Sulteng tingkatkan pengetahuan SDM dalam inseminasi buatan
Selasa, 30 April 2024 21:19 Wib