Pemerintah Kota Palu berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di lokasi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
"Hingga kini kami terus berkomunikasi dengan warga setempat dalam upaya penyelesaian lahan pembangunan hunian untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang ditemui di Palu, Sabtu.
Ia mengemukakan, pada dasarnya warga Kelurahan Tondo mendukung langkah pemerintah membangun hunian korban bencana, hanya saja ada orang-orang tertentu menyatakan lahan tersebut sebagai lahan mereka, sehingga proses pembersihan terhambat.
Masalah klaim lahan di lokasi pembangunan huntap Tondo 2, sedang berlangsung kurang lebih setahun, oleh karena itu hal ini segera dituntaskan, sebagai mana arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Palu pada Kamis (6/1) meminta Pemerintah provinsi dan kota segera menuntaskan, dan diberi batas waktu hingga akhir Februari 2022.
"Instruksi Pak Wapres harus segera diselesaikan masalah ini, karena waktu bantuan dari Bank Dunia sudah mepet, sehingga tidak ada pilihan harus dituntaskan persoalan lahan," ujar Hadianto.
Ia memaparkan di lokasi huntap Tondo 2 rencananya di bangun kurang lebih 2.700 hunian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk 600-an unit di Kelurahan Petobo, serta Kelurahan Talise kurang lebih 1.000 unit.
Bank Dunia sebagai pemberi bantuan tidak hanya meminta pernyataan skema penyelesaian dari pemerintah kota setempat, tetapi mereka juga meminta pernyataan penyelesaian dari masing-masing masyarakat yang mengklaim lahan.
Bank Dunia sebagai pemberi bantuan tidak hanya meminta pernyataan skema penyelesaian dari pemerintah kota setempat, tetapi mereka juga meminta pernyataan penyelesaian dari masing-masing masyarakat yang mengklaim lahan.
"Cukup memakan waktu. Maka dari itu kami terus melakukan langkah-langkah strategis agar syarat-syarat di minta Bank Dunia dapat terpenuhi. Kami juga telah berkomunikasi dengan kementerian terkait guna mendukung langkah Pemkot Palu menyelesaikan persoalan ini," kata Hadianto menambahkan.
Persoalan ketersediaan air bersih di lokasi huntap Tondo 1 saat ini sedang diupayakan Kementerian PUPR melalukan revitalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Palu, Sigi dan Donggal.
Persoalan ketersediaan air bersih di lokasi huntap Tondo 1 saat ini sedang diupayakan Kementerian PUPR melalukan revitalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Palu, Sigi dan Donggal.
Saat ini, ketersediaan air bersih di huntap tersebut menggunakan sumur bor, namun belum maksimal melayani 1.000 lebih sambungan rumah tangga, sehingga alternatif dilakukan kementerian terkait yakni memberlakukan sistem berbayar.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR saat ini jangan dulu dibebankan iuran kepada warga, nanti tahun berikutnya, sehingga mereka membatasi memasok air bersih, per rumah mendapat jatah 10 kubik air per bulan," demikian Hadianto.*
